.webp)
Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Kementerian Perhubungan Djoko Sasono menjelaskan, untuk merealisasikan Pengembangan BRT ini dana Rp 382 miliar itu berasal dari anggaran ruang gerak fiskal Kemenhub.
"Pengembangan angkutan umum BRT dana yang dianggarkan Rp 382 miliar, diambilkan dari anggaran ruang gerak fiskal yang nanti juga akan bertambah lagi,"
Keenam wilayah aglomerasi itu antara lain Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo), Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Bandung Metropolitan Area (Bandung Cimahi Sumedang), Surabaya Metropolitan Area (Gresik Bangkalan Mojokerto Surabaya Sidoarjo Lamongan), Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan), dan Mamminasata (Makasar, Maros, Sungguminasa, Takalar).
Menurut Djoko, saat ini bus untuk BRT ini masih dalam proses pelelangan. Porsi anggaran yang paling besar untuk BRT ini ada di kawasan aglomerasi karena kawasan itu paling banyak magnitudenya.
"Saat ini baru dilelang bus dan melakukan perencanaan dengan kepala daerah dan gubernur, yang paling besar porsi untuk untuk Jabodetabek itu Rp 150 miliar, Jabodetabek karena magnitudenya paling besar di sana, sebenarnya kalau Rp 382 miliar itu ditaruh di Jakarta ditelan semua," katanya.
Sementara pengoperasian BRT nanti akan diserahkan kepada BUMN, karena sudah berpengalaman dan lebih mudah. Jika diserahkan ke daerah, maka daerah harus membuat BUMD baru sehingga menjadi semakin lama.
"Untuk Rp 382 miliar ke BUMN, PPD untuk Jabodetabek dan Damri yang di luar, karena mereka ahlinya, itu untuk operasional dan aset," imbuhnya.
(dnl/dnl)
