PPD 'Kawin' Saja dengan Transjakarta

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengambil alih kepemilikan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD). Opsi pengambil-alihannya adalah hibah dan Pemprov Jakarta sudah siap menalangi utang-utang PPD sebesar Rp 170 miliar.

Sebenarnya untuk apa PPD bagi pemerintah Jakarta? "Kami butuh pool dan tanah PPD yang luas," ujar Wagub DKI, Basuki Tjahaja Purnama, beberapa waktu lalu.

Pool PPD akan digunakan untuk dijadikan pool bus Metromini, Kopaja, dan bajaj, supaya pemerintah bisa mengontrol kondisi mobil dan pengemudi angkutan itu. Selain itu, tanah kosong milik PPD di Ciracas juga akan dijadikan rumah susun.

Pemerhati BUMN, Naldy Nazar Haroen, mengatakan jika PPD jadi diakusisi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebaiknya dijadikan satu manajemen dengan BLU Transjakarta. Ini supaya pengelolaannya efisien.

Naldy, Ketua BUMN Watch itu, menilai perusahaan milik negara di Indonesia seringkali tak efisien karena ada BUMN yang sama bidangnya. Sebagai contoh BUMN karya seperti Adhi Karya, Nindya Karya, Hutama Karya, dan Wijaya Karya.

“Mereka akhirnya saling bersaing sendiri, padahal sama-sama BUMN. Tidak hanya di BUMN, di BUMD pun terkadang demikian,” kata Naldy, kepada detikFinance di Jakarta, kemarin.

Naldy menyarankan PPD disatukan dengan Transjakarta. “Ini kan sama-sama bergerak di bidang transportasi. Saran saya disatukan agar saling mendukung dan semakin kuat, kemudian juga lebih low budget,” katanya.

Naldy menilai BUMN dan BUMD di Indonesia bisa mencontoh negara tetangga, seperti Singapura. Negeri itu memiliki satu holding yaitu Temasek, yang mengelola beberapa unit usaha.

Tapi Naldy mengakui bahwa di Indonesia memang sulit membentuk holding lantaran bisa terkait dengan kepentingan terselubung. “"Sepertinya sudah rahasia umum bahwa BUMN atau BUMD itu menjadi sapi perahan. Kalau sapinya banyak, maka yang diperah juga semakin banyak kan? Kalau sapinya sedikit rugi dong," tegasnya.

Adapun Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan, Rizal Djalil, punya pandangan yang lebih ekstrim. Dia menilai sebaiknya Jokowi membatalkan pengambilalihan PPD. “Tak perlulah PPD itu diselamatkan,” kata Rizal di Bali, pada awal pekan ini.

Menurut Rizal, pemerintah provinsi DKI Jakarta sebaiknya bertindak sebagai pengawas saja, tak perlu ikut campur tangan. Menurutnya, andai saja PPD tak dicampuri pemerintah, perusahaan itu sudah sukses sebagaimana era 1980-an.

(DES/DES)