Bandara Ini Bakal Dilepas ke Investor, Salah Satunya Group Bakrie

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini sedang mengkaji untuk melepas pengelolaan bandara Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dimiliki dan dioperasikan pemerintah.

Tahap awal baru 3 dari 10 bandara yang siap dilepaskan ke investor pada akhir 2014. Ketiga bandara tersebut adalah Komodo di Labuan Bajo, Hanandjoeddin di Tanjung Pandan, dan Mutiara di Palu.

Investor yang serius menyatakan minatnya untuk ketiga bandara tersebut, antara lain: PT Garuda Indonesia Airlines Tbk (GIAA) untuk Bandara Komodo serta PT Angkasa Pura II (Persero) dan Group Bakrie untuk Bandara Hanandjoeddin.

“Di Palu ada Cardig dengan Pemda di sana berminat, Labuan ada Garuda dan Krisna Group berminat, Tanjung Karang ada AP II berminat. Dulu Group Bakrie berminat. Pokoknya ini peminat sudah ada. Tapi mereka harus masukkan dokumennya dulu,” kata Direktur Kebandarudaraan, Kementerian Perhubungan, Bambang Tjahjono kepada detikFinance di Kemenhub, Jakarta, seperti dikutip Kamis (10/4/2014).

Saat ini, Kemenhub dan Kemenkeu telah menugaskan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) melakukan uji tuntas atau due diligent dokumen pengelolaan bandara UPT. Proses ini bakal berlangsung hingga 5 bulan ke depan.

“Kita dan Kemenkeu siapkan dokumen. Karena kalau ada peminatnya, kita harus siapkan dokumen untuk nanti lelangnya seperti apa. Kemudian Kemenkeu menugaskan salah satu perusahaannya yakni IIF untuk siapkan dokumennya. Setelah dokumen siap nanti dicoba di 3 bandara dulu yakni Palu, Labuan Bajo dan Tanjung Pandan,” sebutnya.

Di dalam dokumen penawaran akan dikaji mengenai skema-skema yang bisa ditempuh untuk menjadi pengelola bandara milik pemerintah.

Setelah dokumen untuk pengelolaan bandara keluar, baru investor masuk untuk mengikuti skema lelang pengelolaan bandara-bandara. Tahap berikutnya dokumen diterima, pemerintah akan mengkaji investor yang memberikan keuntungan dan penawaran terbaik bagi pemerintah dan pengguna jasa bandara. Pemerintah juga melihat pertimbangan tarif yang ditawarkan oleh investor jika menjadi pengelola bandara.

 “Ada beberapa opsi. Saya beminat kalau kelola seluruh bandar udaranya saja, saya berminat hanya kelola terminalnya saja, saya berminat kelola lebih dari 1 bandara. Itu silahkan. Anda menawar dan dibandingkan,” jelasnya.

Bambang menjelaskan sesuai undang-undang dimungkin bandara dikelola oleh badan usaha selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berbeda dengan dahulu, pengelola bandara komersial hanya bisa dilakukan BUMN yakni PT Angkasa Pura I dan II. Dengan masuknya investor swasta, justru akan membuka persaingan yang sehat sehingga bisa meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa bandara.

“Kalau dulu kan BUMN. Di mana-mana kalau nggak ada kompetisi dan monopoli. Itu nggak bagus. Kalau dikasih ke asing aset jadi swasta. Itu nggak, dia hanya kelola saja,” katanya.

Pada kesempatan itu, Bambang menjelaskan melepas pengelolaan bandara milik pemerintah ke investor memiliki beberapa pertimbangan. Di antaranya karena memiliki lalu lintas di atas 500.000 penumpang per tahun dan menjadi bandara untuk jembatan pengembangan wisata.

“Karena memang traffic-nya bagus. Dia pertumbuhannya lebih besar dari 5% per tahun kemudian dia juga ada yang berpotensi sebagai pelabuhan udara turis. Seperti Labuan Bajo. Kemudian tanahnya dimiliki oleh Perhubungan Udara,” paparnya.

(feb/ang)