Setelah 'Disentil' KPK, Pemerintah Sibuk Evaluasi Raskin

Jakarta - Pemerintah sepertinya baru kebakaran jenggot soal program beras untuk rakyat miskin (raskin), setelah ada kajian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal isi kajian tersebut sudah ada sejak tahun 2003.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengakui selama ini kurang memperhatikan soal pelaksanaan program tersebut. Meskipun anggaran yang disediakan setiap tahunnya mencapai belasan triliun rupiah.

"Setahu saya selama ini nggak ada evaluasi. Karena itu dari Kemenko Kesra dan Kementerian Sosial (Kemensos), tapi saya nggak aware mengenai itu," kata Chatib seperti dikutip, Jumat (11/4/2014).

Chatib mengungkapkan, akan segera mempelajari hasil kajian dari KPK tersebut. Termasuk dengan melakukan koordinasi bersama kementerian dan lembaga lainnya.

"Ini kemarin saya terima studinya KPK. ini mau kita pelajarin termasuk Bansos (bantuan sosial) ini, kita akan seperti di sidang kabinet, saya ditugaskan untuk koordinasi dengan KPK. Karena KPK mintanya supaya dikonsentrasikan di Kemensos," jelasnya.

Chatib menilai, dari sisi teknis pelaksanaan raskin memang cukup merepotkan. Akan dicari upaya dari sisi penyaluran agar efektif dan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang dituju juga tepat.

"Nanti kita bicarain deh gimana caranya karena ada soal-soal teknis yang membuat orang-orang jadi sulit gitu. Jadi sulit misalnya kayak Kemensos, dia ngurusin raskin aja dia repot," imbuh Chatib.

Dirjen Anggaran Askolani menambahkan dalam waktu dekat akan digelar rapat koordinasi di Kemenko Kesra untuk evaluasi secara menyeluruh soal raskin. Selama ini evaluasi cenderung parsial.

"Jadi evaluasi semua sesuai dengan rekomendasi dari KPK. Kalau sebelumnya ada evaluasi tapi hanya sebagian jadi efeknya pun cuma sebagian nggak signifikan," ungkap Askolani.

(mkl/rrd)