Pembangunan Infrastruktur Komersial Jangan Pakai APBN

Jakarta - Pembangunan infrastruktur seperti bandara, pelabuhan, atau jalan tol disarankan tidak memakai anggaran negara alias APBN jika tujuannya untuk komersial. Sebaiknya APBN difokuskan untuk infrastruktur dasar yang tidak ekonomis, sementara infrastruktur lainnya dibangun oleh dunia usaha.

Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung menyebutkan untuk infrastruktur yang sifatnya komersial harusnya diserahkan kepada dunia usaha. "Pemerintah jangan gunakan APBN untuk bagun infrastruktur, seperti bandara komersial. Sudahlah biarkan untuk yang non pemerintah. Bagi saya haram hukumnya APBN terlibat," tegasnya dalam acara Sosialisasi Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2015-2019 di kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (22/4/2014).

Menurutnya, APBN harusnya lebih terfokus kepada infrastruktur yang bersifat tidak komersial seperti bandara perintis. "Kalau APBN harus yang perintis, yang kecil-kecil di pelosok-pelosok itu," ujarnya.

Pelabuhan komersial, lanjut Chairul, juga sebaiknya diserahkan kepada dunia usaha. "Kalau komersial kasih saja ke pengusaha. Tapi yang terpencil, yang tidak mungkin dikomersialkan, baru menjadi ranah APBN," tuturnya.

Jalan tol, tambah Chairul, juga bisa diserahkan kepada swasta. "Tapi jalan-jalan non tol yang untuk membuka ekonomi, itu baru APBN. Biar lebih efisien. Jadi APBN itu benar-benar berkualitas," katanya.

Pemerintah, menurut Chairul, perlu lebih fokus dalam membelanjakan anggaran. Sebaiknya APBN digunakan untuk membiayai infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan. Untuk yang lainnya, serahkan kepada dunia usaha.

"Ada BUMN dan swasta. Pemerintah bisa fokus pada kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar," imbuhnya.

(mkl/hds)