Chairul Tanjung: Pelayanan Transportasi Buruk, Wajar Masyarakat Marah

Jakarta - Anggaran negara alias APBN sebagian dibiayai oleh masyarakat melalui pajak. Oleh karena itu, wajar jika masyarakat menuntut lebih kepada pemerintah.

Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung mengatakan tepat dan wajar bila masyarakat marah kepada pemerintah. Contohnya adalah pelayanan di bidang transportasi publik.

Masyarakat tentu akan terus menuntut transportasi lebih layak, baik itu transportasi darat, udara, ataupun laut. "Jadi kalau masyarakat marah karena trasportasi buruk, misalnya, itu wajar. Mereka yang menggaji pemerintah," tegasnya dalam acara Sosialisasi Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2015-2019 di kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (22/4/2014).

Ia menilai, bila ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merasa gajinya bersumber dari pemerintah, itu adalah sebuah kesalahan. Pemerintah hanya mengadministrasikan setiap pendapatan yang diraup dari masyarakat.

"Pemerintah itu cuma mengadministrasikan, yang bayar masyarakat. Jadi berbaik-baiklah sama orang yang menggaji kita," ujarnya.

Pajak dari masyarakat, lanjut Chairul, ada yang bersifat langsung baik seperti Pajak Penghasilan (PPh) atau dari pembayaran barang dan jasa seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). "Misalnya kalau beli permen itu kan bayar pajak. Ada 10%. Apapun yang dibeli masyarakat, pemerintah mengambil 10%," katanya.

Menurut Chairul, pemerintah seharusnya terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Pemerintah punya tanggung jawab kepada masyarakat. Jangan sampai APBN habis begitu saja," tuturnya.

(mkl/hds)