.webp)
"Kita berharap secepatnya. Semester I ini harusnya sudah beres dan proyek berjalan Juli," ungkap Bambang di kantornya, Jakarta, Selasa (22/4/2014)
Bambang mengakui, persoalan ini berada dalam ruang lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan PT Jakarta Monorail. Pihak Kemenhub hanya menunggu laporan dan memberikan rekomendasi.
"Kita tunggu dari Pemprov," sebutnya. Tentu Pemprov yang sedang mengatur neh, apa kerjasama pemanfaatan pemerintah, swasta dan operatornya," jelasnya.
Sementara untuk rekomendasi lainnya, kata Bambang sudah disampaikan sebelumnya, antaralain integrasi antara monorel Jakarta dengan monorel yang dibangun oleh BUMN.
"Integrasi dengan moda lain. Terutama integrasi dengan monorel BUMN. Adhi karya Cs. Kita minta mereka terintegrasi, jangan misalnya ada stasiun dua nggak connect," ujarnya.
Kemudian integrasi dengan moda transportasi lainnya. Seperti TransJakarta, KRL dan yang lainnya. Di samping itu juga harus ada integrasi tiket antar moda transportasi.
"Ada kita lihat mereka juga belum terintegrasi dengan moda lain. Yang akan dikembangkan ke depan," terangnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Andi Baso M menjelaskan, pembangunan monorel di Jakarta diresmikan 16 Okteober 2013 lalu menghadapi persoalan. Persoalan timbul karena PT Jakarta Monorail selaku pemegang konsesi dan investor meminta pengelolaan lahan komersial stasiun monorel dan sekitarnya secara gratis.
"Diberikan gratis secara aturan melanggar UU. Kami staf nggak mau. Kalau nggak minta gratis sebetulnya sudah jalan," kata Andi
Menurut Andi, bisa saja Pemprov DKI memberi izin pemanfaatan lahan untuk mendukung pendapatan non tiket kepada Jakarta Monorail, namun harus tertuang di dalam perjanjian sewa.
"Aset nggak bisa diberi tapi bisa pinjam pakai, nggak ada yang gratis. Mau menabrak aturan?" sebutnya.
Andi mengakui, skema pembiayaan monorel ini juga menjadi persoalan. Hingga kini, Jakarta Monorail belum menuntaskan skema pembiayaan untuk proyek monorel dalam kota, sehingga PKS antara Pemprov DKI dan PT Jakarta monorail belum dilakukan.
"PKS belum. Gubernur masih hati-hati," jelasnya
(mkl/hen)
