.webp)
Menteri yang hadir antara lain Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri ESDM Jero Wacik, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, dan Kapolri Jenderal Sutarman.
Dua agenda yang dibahas oleh SBY adalah soal pertanahan dan perdagangan internasional. SBY mengatakan, pemerintah ingin memastikan ekonomi terus tumbuh dan berkembang dengan mengundang investasi.
"Sejauh ini ekonomi kita terjaga, dan bahkan ketika saya menerima 7 orang dubes, mereka pada umumnya memberikan apresiasi terhadap Pemilu yang kita selenggarakan, besar, luas dan rumit, dan hanya 1 hari pemungutan suara, tetapi mereka mengatakan berlangsung secara peaceful dan democratic," tutur SBY saat membuka rapat tersebut di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (24/4/2014).
Untuk agenda pertanahan, SBY ingin memastikan aturan di bidang pertanahan berjalan efektif, memberikan kepastian, menggerakkan perekonomian, dan mendukung pembangunan infrastruktur.
"Juga membawa kebaikan bagi rakyat, bagi masyarakat lokal, yang apa namanya, wilayahnya akan dibangun infrastruktur atau untuk penggunaan-penggunaan yang lain. Pendek kata, aturan ini harus tepat, mengalir dari UU, berorientasi pada kepentingan bersama, utamanya ekonomi dan infrastruktur, tanpa mengabaikan hak-hal rakyat dan kalau ada apa-apa, solusinya juga tepat. Sehingga dengan demikian ada kepastian dalam penggunaan tanah dan kepastian ini sekali lagi membawa manfaat bagi semua," papar SBY.
Lalu untuk agenda kedua, yaitu perdagangan internasional, SBY menyadari dengan berkembangnya kondisi perdagangan di dunia, seringkali terjadi benturan kepentingan antar negara.
"Indonesia tentu termasuk ekonomi besar di dunia, 20 ekonomi besar kita nomor 16 sekarang, anggota G20. Dan memiliki prospek yang baik, tentu punya peran yang tidak kecil dalam ikut menata rezim perdagangan internasional yang bagus, utamanya dalam kerangka WTO maupun dengan kerjasama perdagangan regional maupun bilateral," kata SBY.
"Dalam konteks itulah, nanti Mendag akan menyampaikan isu terkini yang berkaitan dengan perdagangan, yang tentu harus kita sikapi dengan tepat dan benar karena menyangkut kepentingan nasional kita," tutup SBY.
(dnl/hen)
