Mainan Wajib SNI, Pengusaha Kecewa

Jakarta - Mulai hari ini, pemerintah memberlakukan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk sejumlah produk mainan anak. Asosiasi menyatakan kecewa dengan kebijakan ini, salah satu alasannya adalah menambah biaya.

Sudarman Wijaya, Ketua Asosiasi Pengusaha Mainan Indonesia, mengungkapkan agak kecewa dengan pewajiban SNI. Salah satu penyebabnya adalah biaya untuk mengurus SNI tidaklah sedikit. Belum lagi butuh waktu untuk mendapatkan label SNI.

“Untuk membuat sertifikat butuh waktu 3 bulan. Biayanya tergantung daerah. Kalau di Jakarta mungkin sekitar 15 juta, tapi di daerah itu bisa Rp 20-25 juta karena Petugas Pengambilan Contoh (PPC) harus didatangkan dari Jakarta. Atau di daerah yang paling dekat dengan daerah sentra produsen mainan. Di Jatim itu PPC tidak ada, harus didatangkan dari Yogyakarta,” ujar Sudarman.

Oleh karena itu, Sudarman khawatir nantinya akan ada kenaikan harga jual. “Berapa pun biaya itu akan dihitung ke cost of production. Memang sekilas dibilang enggak ada kerugian. Tapi kalau memang benar-benar dipelajari, ada kerugian,” katanya.

Pemerintah, lanjut Sudarman, memang memberikan waktu 6 bulan sebelum melakukan penindakan. Namun di lapangan bisa saja itu tidak berlaku, karena mungkin ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi untuk memeras.

Sudirman melanjutkan, ada beberapa dampak dari pemberlakuan SNI untuk mainan. Pertama adalah produsen mainan dalam negeri akan lebih memilih untuk ekspor, karena tidak perlu SNI. Ini menyebabkan pasokan mainan di dalam negeri akan berkurang.

Kedua, bagi usaha kecil akan ada kekhawatiran sehingga terpaka berhenti berproduksi. “Ini artinya PHK,” kata Sudarman.

Ketiga, justru membuka peluang untuk kejahatan baru yaitu pemalsuan label SNI. “Ini bahkan sudah mulai diperjualbelikan oleh oknum-oknum. Tapi kita enggak tahu sampai di mana keabsahannya. Ada pemikiran bahwa mau jalan pintas, mereka belilah stikernya,” ujar Sudarman.

Akibat kekecewaan ini, pelaku usaha mainan sampai berpikir untuk melakukan aksi mogok. “Ada pemikiran, daripada ribet begini, kita mogok saja kita nggak usah jualan selama seminggu. Ada pemikiran ke sana tapi sekarang belum. Kalau komunikasi tidak berjalan, ya kami ke situ,” kata Sudarman.

(hds/DES)