Bappenas: RI Sudah 80% Siap Hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Jakarta - Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC) akan bergulir akhir 2015. Bagaimana kesiapan pemerintah menghadapinya?

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Lukita Dinarsyah Tuwo menerangkan saat ini Indonesia telah 80% siap menghadapi AEC.

"Tentu ini tidak seluruhnya. Tapi kalau dirata-ratakan kalau melihat rencana aksi, kita sudah pada kisaran 75%-80%. Sisanya harus kita kejar di 2014," kata Lukita usai menghadiri Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2014 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (30/4/2014).

Lukita memaparkan, kesiapan Indonesia dalam menghadapi AEC yang paling menonjol terutama di sektor pariwisata. "Pariwisata, kita sudah sangat siap dari sisi standar sudah ada, dari sisi lembaga sudah ada, dari sisi kompetensi (sumber daya manusia) sudah siap," katanya.

Menurutnya Indonesia saat ini juga memiliki modal pembangunan yang sangat baik karena disumbang oleh stabilitas di bidang ekonomi, keamanan, dan politik. Sehingga menjadi modal dasar bagi pemerintahan selanjutnya untuk dapat mengembangkan Indonesia ke arah yang lebih positif.

"Yang paling penting terkait stabilitas, stabiltas ekonomi, keamanan dan politik terjaga. Itu modal untuk pemerintah yang akan datang melakukan pembangunan dengan tenang," katanya.

Kondisi ini tak boleh membuat emerintah mendatang dapat bersantai-santai. Menurut lukita, ke depannya akan semakin banyak tantangan yang akan dihadapi Indonesia di tengah semakin ketatnya persaingan antar negara ASEAN.

"Tentu dari sisi kaitan dengan landasan-landasan yang paling penting. Ada tantangan-tantangan yang ke depannya perlu segera dituntaskan. Infrastruktur kita kan masih tertinggal, dan lain apa-apa lagi yang perlu dibenahi," kata dia.

Selain itu, Pertama pemerintah yang baru memiliki pekerjaan rumah untuk menjamin ketersediaan infrastruktur. "Hasil Pra-Musrenbangnas 2014 kemarin itu usulan yang banyak masuk dari daerah-daerah itu soal infrastruktur. Pembangunan infrastruktur, memang merupakan kunci dari pada upaya akselerasi," papar dia.

Kedua, lanjutnya, adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka pendek menghadapi AEC. Pengembangan SDM yang dimaksud, menurut Lukita, meliputi seluruh sektor dari mulai dari penciptaan tenaga kerja yang kompeten lewat pendidikan berkualitas hingga peningkatan mutu tenaga kerja yang sudah ada lewat pemberian pelatihan-pelatihan dan sertifikasi.

"Peningkatan mutu SDM itu penting, baik yang sekarang ada maupun yang nanti masuk lapangan kerja. Harus ada akselerasi pelatihan. Persaingan itu akan dilihat sertifikat kompetensi. Kita melihat ada hal di beberapa sektor yang belum tersedia sertifikat yang memadai, nah itu yang harus dikejar pemerintah yang baru," pungkasnya.

(hen/hen)