.webp)
Ternyata kerap kali subsidi yang tersalurkan tak tepat sasaran. Akibatnya justru membebani keuangan negara dan membatasi ruang gerak fiskal.
Seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang tahun ini mendapat anggaran Rp 210,7 triliun. Hampir semua kajian ekonomi mencatat BBM bersubsidi kebanyakan dinikmati oleh mereka yang mampu.
"Belanja subsidi itu besar sekali, bahkan mengalahkan belanja lainnya. Padahal dalam kenyataannya yang mendapatkan manfaat subsidi itu adalah orang yang tidak berhak, yang menengah ke atas. Itu sudah salah kaprah," tegas Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti, pekan lalu.
Kondisi tersebut, lanjut Destry, sudah berlangsung selama bertahun-tahun walau pemerintahan berganti. Padahal, tujuan dari pemberian subsidi adalah mengurangi beban orang yang tidak mampu agar terjaga daya belinya.
"Tapi kalau yang beli BBM itu adalah orang kaya, kan nggak sesuai target, harusnya orang yang membutuhkan," ujarnya.
Contoh lainnya, tambah Destry, adalah subsidi pupuk. Tahun ini, alokasi subsidi pupuk adalah Rp 21 triliun, naik Rp 3,1 triliun dibandingkan 2013 yang sebesar Rp 17,9 triliun.
Destry menilai subsidi ini tujuan awalnya baik yaitu memberikan keringanan terhadap petani dalam produksinya. Namun dari pengalaman yang terjadi, seringkali subsidi diselewengkan atau dinikmati pihak-pihak tertentu.
"Pengalaman yang menikmatinya bukan petani akhir. Kecenderungan ada pihak perantara atau masuk ke petani ke kelompok tertentu," tuturnya.
Selain pelaksanaannya tidak sesuai tujuan, subsidi juga ternyata tidak mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Misalnya subsidi BBM, yang menggerakkan sektor jasa dan transportasi. Sektor ini sangat sedikit menampung tenaga kerja.
"Makanya pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi pengangguran juga banyak," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto.
Berdasarkan catat Badan Pusat Statistik (BPS), persentase pengangguran di Indonesia tahun lalu adalah 6,25 persen. Tidak mencapai target pemerintah yang 5,8-6,1 persen.
Menurut Eko, masalah ini berlanjut dengan kemiskinan yang juga masih tinggi. Jumlah penduduk miskin pada 2013 adalah 28,55 juta orang, dengan 10,63 juta di kota dan 17,91 juta di desa.
"Jadi turunnya kemiskinan itu nggak sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ini karena sektor jasa dan transportasi yang digenjot," sebutnya.
Pertumbuhan tidak berkualitas juga menyebabkan ketimpangan antara orang kaya dan miskin di Indonesia makin melebar. Menurut BPS, masyarakat Indonesia terbagi atas 3 kelas. Kelas atas sebesar 20 persen, kelas menengah sebesar 40 persen, dan terbawah sebesar 40 persen.
Pada 2005, kelas terbawah yang sebesar 40 persen menerima efek dari pertumbuhan ekonomi sebesar 21 persen. Tapi pada 2013 hanya menjadi 16,9 persen.
Sementara untuk kelas atas, pada 2005 menerima 40 persen. Kemudian pada 2013 naik menjadi 49 persen.
"Kalau kemiskinan dan pengangguran tinggi, sementara pertumbuhan tinggi, maka ketimpangan kaya dan miskin akan terjadi. Orang kaya tumbuhnya cepat dan miskin ya begitu begitu-begitu saja," kata Eko.
(hds/DES)
