.webp)
Hal tersebut dikemukakan Menteri Pertanian Suswono pekan lalu. Dia mengusulkan pemerintahan yang baru bisa mencabut subsidi pupuk. Harga pupuk lebih baik mengikuti mekanisme pasar karena tak ada risiko penyelewengan.
"Pupuk biar saja harga pasar. Mudah-mudahan pemerintah yang baru bisa terapkan ini karena negara-negara lain sudah melakukannya," ujar Suswono.
Suswono mengakui program subsidi pupuk rawan terhadap penyelewengan. Penyebabnya karena disparitas harga yang tinggi antara pupuk bersubisidi dengan pupuk non subsidi.
"Perbedaan harganya sepertiga antara pupuk yang disubsidi dengan yang tidak. Jadi memang orang tergiur untuk melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab," katanya.
Menurut Suswono, kebih anggaran subsidi pupuk digunakan untuk kepentingan lainnya. Misalnya pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan pemberian jaminan harga bagi para petani.
Destry Damayanti, Ekonom Bank Mandiri, menilai subsidi ini tujuan awalnya baik yaitu memberikan keringanan terhadap petani dalam produksinya. Namun dari pengalaman yang terjadi, seringkali subsidi pupuk diselewengkan atau dinikmati pihak-pihak tertentu.
"Pengalaman yang menikmatinya bukan petani akhir. Kecenderungan ada pihak perantara atau masuk ke petani ke kelompok tertentu," tuturnya.
Namun, Menko Perekonomian Hatta Rajasa masih kurang sreg dengan pencabutan subsidi pupuk. Menurutnya, subsidi ini masih dibutuhkan oleh para petani. Jika memang ada kekurangan, maka itulah yang diperbaiki.
“Selama ini berjalan baik. Kalau pun ada pembenahan, harus kita lakukan,” kata Hatta.
(hds/DES)
