.webp)
Dikutip dari BBC, data Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan bahwa subsidi bahan bakar fosil di seluruh dunia pada 2012 mencapai US$ 544 miliar atau atau lebih dari Rp 5.440 triliun. Tidak hanya di negara-negara berkembang, negara-negara maju anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pun memberi subsidi dengan nilai US$ 55-90 miliar (Rp 550-900 triliun) per tahun.
Menurut William Blyth, peneliti Oxford Energy Associates, pemberian subsidi seperti untuk bahan bakar minyak (BBM) sebenarnya tidak masuk akal. “Anda menjual BBM di dalam negeri dengan harga US$ 20 sementara produk yang sama bisa diekspor US$ 100. Secara ekonomi, ini sama sekali tidak rasional,” ujarnya.
Beban subsidi juga mengurangi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi untuk menggerakkan perekonomian. Misalnya di India, International Energy Agency (IEA) memperkirakan pemerintah butuh dana US$ 1 triliun (Rp 10 ribu triliun) selama 20 tahun agar seluruh warga negaranya bisa menikmati listrik. Namun pemerintah tidak bisa menyediakannya selama masih menjual listrik dengan murah.
Subsidi juga mengorbankan program prioritas lain seperti pendidikan dan kesehatan. Menurut data IEA, anggaran subsidi BBM di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara sudah memakan lebih dari 20 persen penerimaan negara.
Kemudian, subsidi juga dinilai jauh dari targetnya. Tujuan pemberian subsidi adalah mempersempit ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin. Namun kenyataannya justru sebaliknya.
Orang-orang miskin yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau perangkat elektronik justru tidak mampu menikmati subsidi BBM dan listrik. Menurut data IMF, 20 persen orang terkaya menikmati subsidi 6 kali dibandingkan 20 persen orang termiskin.
“Secara umum, proporsi subsidi yang dinikmati orang miskin sangat kecil. Subsidi adalah cara yang tidak efisien dan tidak adil untuk membantu orang miskin,” tegas Laszlo Varro, peneliti IEA.
Christine Lagarde, Direktur Pelaksana IMF, menyatakan bahwa anggaran untuk subsidi sudah begitu besar dan justru membantu orang-orang yang tidak berhak. “Mengatasi masalah ini saja sudah sangat baik untuk anggaran negara, perekonomian, dan lingkungan hidup,” katanya.
Oleh karena itu, sejak 2009 negara-negara G20 sudah berkomitmen untuk menghilangkan subsidi BBM yang tidak efisien. Namun kemajuannya sangat lambat.
Tantangan utama dalam reformasi subsidi adalah kehendak politik. Kebijakan ini memag sangat tidak populer sehingga bisa menjadi blunder politik.
“Pertimbangan politik memang tidak bisa dihilangkan meski bukan berarti reformasi subsidi juga tidak bisa dijalankan. Tanpa koordinasi secara global, subsidi masih akan ada dalam waktu yang lama,” kata Varro.
(hds/DES)
