Dengan sistem holding, setidaknya beberapa perusahaan pelat merah yang memiliki bisnis dan armada pelayaran bisa dikelola oleh Pelni. Seingga diperkirakan terjadi efisiensi pengiriman barang yang mampu menekan biaya logistik.
"Banyak BUMN besar punya kapal pelayaran. Sebagai contoh Pusri kirim pupuk ke Padang pakai kapal sendiri. Dari Padang ke Palembang kosong. Semen Padang kirim ke Palembang, terus pulangnya kosong. Mereka bukan bisnis angkutan. Ke depan dengan holding, berangkat bawa pupuk, pulang bawa semen atau komoditas lainnya. Sinergi Indonesia maritime holding bisa turunkan biaya logisitik," kata Direktur Utama Pelni Syahril Japarin usai press conference penyesuaian tarif ekonomi di Kantor Pusat Pelni, Jakarta, Senin (22/5/2014).
Skema holding maritime telah disampaikan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Untuk mewujudkan ini perlu ada kajian yang lebih mendalam.
"Saya sudah gulirkan ke Kementerian BUMN. Saya juga sampaikan ke pak Dahlan. Ini perlu kesepakatan dan kajian. Perusahaan yang terkait jasa angkutan laut di sisi BUMN," jelasnya.
Saat ini, bisnis angkutan logisitik atau cargo baru menyumbang 30% dari total pendapatan perseroan. Dalam 5 tahun ke depan, porsi bisnis bisa menyentuh angka 70% untuk angkutan cargo dan 30% untuk angkutan penumpang. Sementara pendapatan Pelni mencapai Rp 2,4 triliun pada tahun 2013.
"Pelni cargo 30%. Obyektif membalik ini dalam 5 tahun ke depan," sebutnya.
Pada kesempatan tersebut, Pelni juga telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Perhubungan untuk mengelola beberapa terminal penumpang. Langkah Pelni ini untuk peningkatan pelayanan serta pengaturan embarkasi barang dan penumpang yang lebih teratur.
"Tergantung restu dari Kemenhub. Lokasi cukup banyak. Target tahun ini," jelasnya.
Sebelumnya Menteri BUMN Dahlan Iskan menilai manfaat holding BUMN sangat terasa bagi BUMN dan Indonesia. Seperti yang terjadi pada holding pupuk. Pasca terbentuknya PT Pupuk Indonesia Holding Company, terjadi peningkatan aset hampir 100% hanya dalam 2 tahun sejak pembentukan holding tahun 2011. Sebelum disatukan aset BUMN pupuk hanya Rp 34 triliun, selanjutnya 2 tahun setelah pembentuan holding, total aset meroket ke angka Rp 62 triliun.
Bahkan pasca holding, sudah tidak ada lagi muncul masalah persaingan tidak sehat antar BUMN pupuk di pasar yang berdampak terhadap kelangkaan pupuk untuk daerah tertentu.
(feb/feb)











































