Hari Pertama Jadi Menko Ekonomi, CT Dapat Laporan Defisit Subsidi Pupuk

Hari Pertama Jadi Menko Ekonomi, CT Dapat Laporan Defisit Subsidi Pupuk

- detikFinance
Senin, 19 Mei 2014 15:45 WIB
Hari Pertama Jadi Menko Ekonomi, CT Dapat Laporan Defisit Subsidi Pupuk
Jakarta - Hari pertama menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung (CT) menggelar rapat koordinasi dengan para menteri bidang ekonomi. Pada rakor tersebut, CT langsung menerima curhatan soal defisit subsidi pupuk yang disampaikan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Suswono.

Suswono mengatakan kebutuhan pupuk pada tahun anggaran 2014 mencapai 9,2 juta ton, namun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati alokasi subsidi pupuk hanya sebesar 7,8 juta ton sehingga terjadi defisit 1,4 juta ton pupuk di tahun ini.

"Pertanian kan persoalan pupuk. Anggaran yang ada ini hanya meng-cover volume 7,8 juta ton, padahal kebutuhannya 9,2 juta ton. Jadi ini tentu harus segera ada solusi untuk jangka pendek. Tapi kelihatannya nanti di APBN Perubahan pun agak sulit menambah volume," kata Suswono di Kementerian Koordinator Ekonomi, Jakarta, Senin (19/5/2014).

Pada kesempatan tersebut, Suswono menyampaikan beberapa opsi yang bisa diselesaikan, antaralain menaikkan harga eceran tertinggi (HET) hingga meminta utang kepada BUMN produsen pupuk.

"Pilihan kemungkinan model kurang bayar di tahun berikutnya baru dibayar, atau menaikkan HET. Ini tentu risiko pilihan-pilihan yang akan dikaji," sebutnya.

Terkait opsi meminta tambahan utang baru ke pabrik pupuk BUMN, Suswono mengakui pemerintah memang masih memiliki tunggakan kepada BUMN pupuk sekitar Rp 16 triliun dalam penyaluran pupuk subsidi beberapa tahun terakhir.

"Itu tentu akan ada masa transisi dengan pemerintah baru. Tentu perlu ada pembicaraan dengan presiden terpilih nanti," sebutnya.

Suswono mengatakan Kementan telah membentuk tim khusus, namun untuk tunggakan dana subsidi pupuk pemerintah ke BUMN akan sulit diselesaikan tahun ini.

"Makanya ini masih jadi pilihan yang akan dikaji oleh tim pupuk dan akan diusulkan ke rapat dan akan dibahas di DPR," terangnya.

(feb/hen)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads