.webp)
Salah satu poin dalam visi dan misi kedua pasangan ini adalah soal utang. Keduanya sama-sama ingin agar utang, terutama luar negeri, terus turun.
Prabowo-Hatta menyebutkan program menurunkan defisit anggaran secara bertahap menjadi 1% PDB mulai 2017. Duet ini juga menjanjikan pengurangan pinjaman luar negeri baru baik multilateral maupun bilateral, dengan target menjadi nol pada 2019.
Sementara Jokowi-JK mencanangkan pengurangan utang secara bertahap sehingga rasionya terhadap PDB semakin mengecil. Lalu utang baru hanya ditujukan untuk membiayai pengeluaran yang produktif seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,
Menurut Kepala Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih, upaya untuk menurunkan porsi utang luar negeri adalah langkah yang baik. Namun langkah itu tentunya mengandung konsekuensi.
"Kalau penerimaan negara lewat utang luar negeri ingin dikurangi, maka harus ada upaya untuk memenuhi kebutuhan anggaran negara lewat sumber pemasukan lain," ujar Lana kepada detikFinance, Rabu (21/5/2014).
Lana mencontohkan, sumber pendanaan lain yang dapat dikedepankan adalah dengan meningkatkan penerimaan dari pajak.
"Kalau utang mau diturunkan, pajak harus dinaikkan. Soalnya negara kan tidak bisa cetang uang, jadi salah satu caranya ya dengan meningkatkan pajak," tutur dia.
Senior Economist Standard Chartered Bank Fazi Ichsan mengutarakan langkah lain yang bisa ditempuh untuk mengompensasi pengurangan utang. Menurutnya, komponen-komponen pengeluaran yang selama ini membebani negara harus dipangkas. Fauzi mencontohkan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"Selama ini utang pemerintah membengkak salah satunya untuk memberi subsidi BBM. Tapi itu tidak produktif, jadi bisa dihilangkan. Kalau beban subsidi berkurang, pemerintah jadi bisa mengurangi utang," papar Fauzi.
Salah satu cara untuk mengurangi subsidi, lanjut Fauzi, adalah dengan menaikkan harga BBM. "Jadi kalau utang luar negeri mau dikurangi, ya naikkan harga BBM. Jangan disubsidi lagi," tegasnya.
