.webp)
Jokowi-JK punya program membangun 3.000 km jalan, sementara Prabowo-Hatta menjanjikan 4.000 km jalan.
Tak hanya itu, Jokowi-JK juga menjanjikan untuk bisa membangun 10 bandara dan 10 pelabuhan. Sementara Prabowo-Hatta punya rencana memindah ibukota dan membangun tol atas laut di jalur Pantura.
Lalu, apakah program-program mereka mampu terwujud dalam 5 tahun masa jabatan?
Edib Muslim, Kepala Divisi Komunikasi Publik dan Promosi Sekretariat Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) menilai, berbagai infrastruktur yang dijanjikan tersebut memang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini untuk menunjang kegiatan ekonomi di seluruh wilayah di Indonesia.
"Kita harus segerakan, jalan-jalan ini harus ada. Pelosok-pelosok harus bisa diakses, mereka harus dapat keadilan untuk kegiatan ekonomi yang bernilai tambah tinggi," kata Edib saat berbincang bersama detikFinance di kantornya, Jakarta, Kamis (22/5/2014).
Edib menyebutkan, Indonesia saat ini memang sangat memerlukan pembangunan infrastruktur yang lebih agresif. Pasalnya, banyak hal terhambat akibat minimnya sektor infrastruktur. Target pembangunan 3.000-4.000 km jalan dinilainya cukup realistis mengingat masih banyak wilayah terpencil yang belum terakses.
"Mungkin kurang ya kalau 4.000 km. Dari barat sampai timur saja 5.200 km, dari Sabang sampai Merauke, dari atas ke bawah 1.840 km. Itu sudah lebih dari 4.000 km, tapi nanti kelas jalan seperti apa itu yang paling penting," papar Edib.
Selain jalan darat, lanjut Edib, Indonesia juga butuh infrastruktur di bidang kelautan maupun udara. Untuk itu diperlukan pembangunan pelabuhan dan bandara baru.
Pemerintah menargetkan bisa membangun hingga 320 bandara sampai 2019, dari posisi saat ini yang sekitar 250. "Pelabuhan kita pun akan banyak, nanti bawa barang tidak hanya lewat darat. Maritim butuh banyak pelabuhan," kata Edib.
Dia menambahkan, untuk mencapai itu semua memang harus dilakukan dari sekarang. Dalam 5 tahun ke depan banyak hal bisa diselesaikan jika dirancang dengan baik.
"Bukan bisa nggak bisa, harus bisa. Ini demi daya saing kita putra-putri kita. Dengan menurunkan biaya logistik, otomatis daya saing meningkat," tutur Edib.
