.webp)
"Kita tidak hanya menghadapi ASEAN, 2020 nanti world liberalization. Jangan berkutat dengan kita sendiri, lihat dunia sedang apa. Harus accessible, itulah kebijakan pemerintah," ucap Edib Muslim, Kepala Divisi Komunikasi Publik dan Promosi Sekretariat Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) saat berbincang bersama detikFinance di kantornya, Jakarta, Kamis (22/5/2014).
Indonesia, lanjut Edib, memang membutuhkan lebih banyak lagi dukungan infrastruktur dan logistik. Misalnya saja untuk kapal, Indonesia sangat butuh kapal-kapal besar untuk bisa menampung volume angkut barang yang begitu besar. Saat ini, yang tersedia hanya kapal-kapal berukuran kecil sehingga tidak efisien.
"Sekarang kita punya 13 ribu kapal, tahun 2006 baru 6.000. Tetapi bukan itu, bagaimana usia kapal, efisiensi bensin, mesinnya, dan sebagainya. Kalau 13 ribu cuma panjang 3 meter semua buat apa. Kapal kita juga harus dihitung agar mampu menerobos ombak di Arafuru yang 4-5 meter," papar Edib.
Banyaknya kebutuhan kapal, tambah Edib, tentu harus diimbangi dengan pembangunan pelabuhan. Saat ini daya tampung pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak sudah tidak memadai untuk melayani seluruh aktivitas bongkar muat.
"Pulau jawa itu melayani 140 juta orang, nggak kuat Tanjung Priok tambah Tanjung Perak juga karena kedalaman Tanjung Perak 9-10 meter. Kita perlu kapal-kapal besar, kedalaman harus 14-16 meter. Mungkin di Banyuwangi kita harus buat," jelas Edib.
Dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI), menurut Edib, pengembangan pelabuhan sudah dirancang. "Kita ajukan di MP3EI untuk Pelabuhan Panjang (Lampung) 400 meter dengan kedalaman 23 meter agar kapal-kapal bisa nempel ke darat. Di Kupang, Bima, kita akan gunakan kapal untuk bawa daging, mesti ada cold storage di dalamnya biar bisa bawa," ucapnya.
Soal bandara, demikian Edib, pembangunan baru juga perlu dilakukan. "Airport pada 2025 saya taksir kita punya 320. Sekarang kan 220-250," tuturnya.
