.webp)
Apa respons pengusaha pelayaran atas rencana Jokowi tersebut? Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pelayaran Indonesia (INSA) Carmelita Hartoto menerangkan konsep 'tol' laut atau Pendulum Nusantara tidak feasible untuk dijalankan.
Dari sudut pandang pengusaha kapal angkutan logistik, skema Pendulum Nusantara justru membuat beban pemilik kapal menjadi tinggi karena harus menggunakan kapal besar berkapasitas 3.000 TEUs. Pasalnya angkutan kapal atau cargo dari Indonesia bagian barat yang penuh tidak sebanding dengan pengiriman saat kapal balik dari Indonesia bagian timur.
Di samping itu, standar dan pelayanan di setiap pelabuhan juga berbeda-beda sehingga menjadi beban tersendiri jika dipaksakan berlayar memakai kapal berkapasitas besar.
"Volume dari cargo nggak mencukupi kalau jalan dengan 3.000 TEUs. Itu jalan 1 arah. Kalau tidak balance atau cuma satu arah, barang apa yang mau diangkut?," kata wanita yang akrab disapa Meme itu kepada detikFinance Jumat (23/5/2014).
Faktor yang menyebabkan harga barang atau biaya logistik tinggi, lanjut Meme, terletak infrastruktur di darat hingga sistem pelayanan pelabuhan yang berbeda-beda.
"Pertama produktivitas di Pelindo. Kedua, tarif Pelindo tinggi tapi produktivitas kurang cepat. Terus infrastruktur dan akses jalan ke pelabuhan kurang baik, sehingga di pelabuhan nggak sama," jelasnya.
Meme menegaskan, selama ini bisnis pelayaran telah berjalan dengan sangat baik. Terjadi persaingan ketat sehingga memicu harga logistik yang kompetitif.
"Sekarang sudah dilayani oleh pelayaran kita dengan persaingan sempurna. Harga dikeluarkan dengan mekanisme pasar. Artinya makin banyak kapal yang ada, kapal kita jadi bersaing," sebutnya.
Jika pemerintahan mendatang bersikukuh untuk menerapkan pelayaran menggunakan kapal berukuran besar, Meme yang mewakili asosiasi menyebut harus ada pemerataan industri di seluruh wilayah.
"Dengan Pendulum Nusantara akan dapat cost murah? Nggak mungkin. Itu akan timbulkan cost mahal karena industri terkonsentrasi di bagian barat," tegasnya.
