Jokowi-JK Ingin Raskin dan Subsidi Pupuk Dihapus

Jakarta - Pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengusung program kemandirian pangan dalam 5 tahun ke depan. Lebih rinci, ide kemandirian ini juga akan menghapuskan subsidi pangan berupa beras untuk masyarakat miskin (raskin) dan subsidi pupuk.

Anggota Tim Penyusun Visi Misi Capres Jokowi Rokhmin Dahuri mengatakan, program raskin sejauh ini tidak memiliki dampak signifikan untuk mendorong sektor pertanian. Program tersebut juga dinilai tidak mendidik para petani dan masyarakat kelas bawah.

"Kita berani untuk menghapuskan raskin, karena itu adalah warisan paling buruk dari pemerintah sekarang yang menjebak rakyat dan petani khususnya. Tidak ada efeknya," tegas Rokhmin di JKW Center, Menteng, Jakarta, Minggu (25/5/2014)

Kemudian adalah subsidi pupuk. Menurutnya subsidi tersebut tidak akan membantu kekurangan petani karena itu hanya bersifat di awal, bukan di akhir. Sementara masalah dari petani sebenarnya akan terakumulasi di akhir.

"Kalau cuma input, itu mengurangi sedikit masalah saja karena cuma di awal. Padahal kalau mau dihitung, masalah terbesar adalah di akhir seperti kerugian produksi. Siapa yang akan membeli hasil produksi? Bagaimana kalau produksi melimpah?" jelas Rokhmin.

Oleh karena itu, lanjut Rokhmin, subsidi yang paling tepat adalah di akhir seperti subsidi harga. Ini akan memberikan kepastian bagi petani soal hasil produksinya. Jika ada target produksi baik dari kuantitas dan kualitas petani yang kurang, bisa ditutupi oleh kepastian harga dari pemerintah.

"Salah satunya itu adalah subsidi harga. Jadi ada kepastian harga jual oleh pemerintah yang tidak merugikan petani," sebutnya.

Penghapusan subsidi ini, kata Rokhmin, selanjutnya juga bisa dialihkan untuk program di sektor pertanian seperti pemberian pelatihan kepada petani, pemberian bibit unggul, dan penyediaan teknologi penopang produksi.

"Jadi bukan berarti hilang saja, tapi kita alihkan untuk yang menunjang produktivitas. Petani pun jadi lebih bergairah," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Ekonom Indef Enny Sri Hartati menilai rencana Jokowi ini cukup tepat. Pasalnya, selama ini konsistensi dan efektivitas penerapan program juga tidak tepat.

Dalam beberapa temuan terakhir, termasuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), raskin sudah harus segera dievaluasi karena berbagai permasalahan. Seperti tidak tepat waktu, tepat sasaran, tepat mutu, dan lainnya.

Kemudian juga pada subsidi pupuk. Kementerian Pertanian juga merasa subsidi ini tidak berdampak kepada petani.

"Kenapa Mentan Suswono ingin itu dihapus, karena bukan petani yang mendapatkan subsidi tersebut. Subsidi ini justru lebih banyak ke kalangan industri," kata Enny.

Petani memiliki berbagai kendala seperti lahan, akses keuangan, ketersediaan benih dan pupuk, penjaminan harga, serta kepastian produksinya akan sampai ke pasar. "Banyak masalah yang dialami oleh petani, tapi tidak dalam ruang lingkup subsidi yang selama ini diberikan," tegas Enny.

(mkl/hds)