.webp)
"Dengan demikian pembahasan RAPBN 2015 bisa memasuki proses selanjutnya," kata Pimpinan DPR Sohibul Iman dalam sidang paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2014).
Dalam sidang tersebut, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Satya W Yudha meminta pembahasan Rancangan APBN 2015 ditunda. Ini menyusul keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) tentang mekanisme pembahasan anggaran oleh DPR dan pemerintah.
Satya menilai harus ada aturan baru untuk penyusunan mekanisme pembahasan anggaran. Aturan ini disusun oleh internal anggota DPR agar tidak menyalahi undang-undang yang berlaku.
"Saya berpandangan pembacaan pandangan fraksi-fraksi dan pembahasan harusnya mengacu mekanisme baru sesuai yang diputuskan MK," kata Satya.
Sebagai informasi, MK telah memutuskan untuk mengurangi kewenangan Banggar DPR seperti tidak memberikan kuasa pemblokiran atau tanda bintang pada anggaran. Pasalnya pembahasan APBN dibatasi tidak sampai pada satuan tiga.
Menanggapi hal itu, Sohibul mengatakan sampai saat ini putusan MK itu belum diserahkan ke DPR. Untuk itu, proses bisa terus berlanjut.
"Kita berharap proses ini diteruskan dengan kesadaran ada keputusan MK yang tentu saja tidak sama dengan tahun-tahun lalu. Nanti kita upayakan cepat menerima surat itu untuk membahas dan menkonsultasikan lebih lanjut," kata Sohibul.
Berikut rincian pandangan fraksi terhadap RAPBN 2015 :
Fraksi PPP : Syaifullah Tamliha
Fraksi PPP meminta adanya perbaikan secara struktural untuk memperkuat fundamental perekonomian. Fraksi meminta pemerintah memperbaiki tata kelola yang lebih baik. Fraksi PPP siap membahas lebih lanjut dengan Menteri Keuangan atas nama pemerintah.
Fraksi PKB : Chusnunia Chalim
Kebijakan belanja negara harus linear dengan penurunan pengangguran dan kemiskinan. Kebijakan defisit anggaran harus dijaga betul supaya tidak terjadi pelebaran.
Fraksi Gerindra : Fary Djemi Francis
Perlu pergeseran untuk lebih memikirkan dan melaksanakan pembangunan ekonomi desa dengan fokus pada sektor pertanian. Karena 65% penduduk miskin ada di pedesaan dan bekerja di sektor pertanian.
Fraksi Hanura : Nurdin Tampubolon
Fraksi Hanura menilai perlunya perbaikan kualitas infrastruktur untuk meningkatkan daya saing. Ini karena Indonesia akan memasuki pasar bebas ASEAN dan akan berkompetisi dengan negara-negara di kawasan. Pemerintah juga harus meniadakan defisit anggaran supaya tidak ada lagi penambahan utang yang membebankan negara
Fraksi Demokrat : Muslim
Melihat kondisi perekonomian dunia dan dalam negeri, maka tantangan yang akan dihadapi adalah masalah ketahanan ekonomi domestik dan kesejahteraan yang adil dan merata. Maka perlu ada strategi yang mampu mengatasi tekanan di bidang fiskal dan moneter.
Pemerintah ke depan harus ada evaluasi dan peninjauan kembali dari target RPJMN sebelumnya. Kemudian pelaksanaan pembangunan ekonomi harus tetap pada arah jangka panjang yang tertuju pada kemandirian ekonomi.
Fraksi Golkar : Capt. Anton Sihombing
Fraksi Partai Golkar menilai perlunya optimalisasi pertumbuhan untuk meningkatkan target sampai dengan 6-6,5% serta perbaikan kualitas pertumbuhan.
Fraksi PDI Perjuangan : Muhammd Muliady
APBN 2015 menjadi tahun pertama bagi pemerintahan yang baru, maka itu hendaknya berikan ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan visi dan misinya.
Tahun 2015 pemerintah merencanakan dana transfer desa amanat UU desa. Diharapkan melalui dana ini semakin terwujud desa mandiri melalui program berbasis desa secara merata dan berkelanjutan.
Fraksi PKS : Yudi Widiana Adia
Indonesia memliiki peluang untuk menaikkan pendapatan dan kesejahteraan terutama untuk 40% kelas menengah yang terancam miskin.
Fraksi PAN : A Rizki Sadig
Mendesak pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk menekan suku bunga karena telah menghambat daya saing dan melemahkan ekonomi nasional.
Fraksi PAN meminta adanya penjagaaan nilai tukar rupiah agar dapat bergerak sesuai dengan fundamental ekonomi yang baik. Diharapkan rupiah tidak melemah terlalu dalam dan tidak juga menguat dalam waktu cepat.
(mkl/hds)
