.webp)
Alasannya, pemerintah tak mungkin sanggup memenuhi seluruh kebutuhan dana infrastruktur, apalagi akan ada pembangkasan APBN 2014 sebesar Rp 100 triliun.
"Jadi sudah jelas pemangkasan anggaran itu kita lakukan untuk tidak berpengaruh kepada kesejahteraan rakyat, tetap berperan untuk tumbuh. Memang untuk masalah infrastruktur kita butuh besar sekali. Karenanya swasta yang mau kita kasih baik itu swasta, swasta asing, BUMN yang tidak mau terpaksa kita paksa BUMN untuk kerjain," kata CT saat berdiskusi dengan media di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (26/05/2014).
Untuk mendukung upayanya ini, CT berkomitmen untuk mempermudah proses perizinan investasi infrastruktur yang dilakukan swasta dan BUMN.
"Kalau pemerintah sudah tidak punya uang, dunia usaha yang kita gerakin. Saya akan buka seluas-luasnya (investasi). Kalau perlu tanda tangan saya akan tanda tangan," ujarnya.
Ia menuturkan pembangunan sarana infrastruktur seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sangat diperlukan. KEK akan sangat membantu ekonomi domestik terutama untuk menunjang pasar Bebas ASEAN yang mulai berlaku awal tahun 2016.
"Saya ingin mempercepat semua. Anggaran pemerintah sudah berkurang tetapi kita ingin dorong swasta, BUMN hayo dong cepat dan kita ready," cetusnya.
Seperti diketahui anggaran subsidi BBM tahun ini bengkak dari Rp 210,7 triliun menjadi Rp 285 triliun. Anggaran subsidi listrik juga naik dari Rp 72 triliun menjadi Rp 107 triliun. Dampaknya anggaran 86 Kementerian/Lembaga harus dipangkas hingga Rp 100 triliun untuk menyelamatkan APBN 2014.
(wij/hen)
