Pemerintah Bisa Minta Pengurangan Utang Lewat Jalur Politik

Jakarta - Pemerintah Indonesia bisa meminta pengurangan utang luar negeri melalui negosiasi politik seperti yang diperoleh Pakistan dengan pengurangan utang hampir 60 persen dari kreditur karena berjanji akan memberantas Al-Qaeda."Pengurangan utang memungkinkan untuk didapat misalnya lewat mekanisme Paris Club, skema-skema itu ditentukan sendiri oleh kreditur sehingga negosiasinya bisa dilakukan lewat politik. Contoh Pakistan, karena ada Al-Qaeda dan berjanji perang melawan teroris sehingga mendapat pengurangan utang dari Paris Club dalam skema Islamabad dengan pengurangan hampir 60 persen. Ini artinya tidak semua hitungan ekonomi tapi juga geopolitik," kata Sekretaris Eksekutif INFID Binny Buchory di Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ), Selasa (21/12/2004).Menurut Binny, jalur politik yang bisa dilewatkan Indonesia misalnya dengan menunjukkan kesungguhan memberantas korupsi, penegakan hukum, pemilu langsung yang aman dan damai, menjaga kestabilan kawasan Asia Pasifik, dan sebagai negara Islam terbesar menjamin keamanan dan lain-lain. Selain itu juga posisi Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 230 juta merupakan pangsa pasar terbesar untuk investasi oleh negara-negara kreditur.Binny juga mengatakan, proses pengurangan utang yang dilakukan lewat Paris Club, sudah bisa dimulai lewat Sidang Consultative Group on Indonesian yang akan digelar pada Januari 2005. Selama ini kata Binny, Indonesia selalu dikatakan telah memiliki rasio utang terhadap PDB yang telah turun 40 persen sehingga bisa tercipta suistainability debt. Namun menurut Binny, penurunan utang tersebut bisa dipertanyakan. "Padahal itu bisa terjadi karena APBN diperas," ujarnya.Binny juga menyatakan, pemerintah mengklaim bahwa sidang CGI mendatang berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya. Namun lanjutdia, itu harus ditegaskan, dengan membuat indikator yang berbeda dengan para kreditur."Kalau dalam CGI tidak ada diskusi khusus bagaimana pembicaraan kreditor dengan Indonesia tentang debt suistainabilty dimana seharusnya Indonesia memiliki indikator yang bebeda. kedua, adanya diskusi mengenai peranan negara donor dalam program milenium development goal, yang fokusnya pengurangan kemiskinan. Ketiga, apakah ada koherensi dan konsistensi dengan peranan makro ekonomi dengan program-program penanggulangan kemiskinan. Kalau ada tiga agenda ada ini baru bisa dikatakan bahwa CGI itu Indonesian First, tapi saya khawatir pemerintah akan setuju saja dengan apa yang diinginkan kreditur," jelasnya.Menurut Binny, dari data Bank Indonesia total utang baik dalam negeri maupun luar negeri hingga 2008 mencapai US$ 10 miliar. Sementara jumlah pinjaman yang didapat biasanya lebih kecil dari cicilan utang yang harus dibayar tiap tahunnya."Kita kembali saja janjinya Presiden yang mengatakan akan memimpin langsung negosiasi utang. Kita sekarang menagih janjinya kalau tetap seperti ini berarti gak ada beda pemerintah SBY dengan sebelumnya," ujarnya. (san/)