.webp)
Wakil Menteri Pendayagunaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Eko Prasodjo mengatakan, lowongan ASN yang dibuka tahun ini sedikitnya berjumlah 100.000 lowongan, yaitu 60.000 untuk PNS dan 40.000 untuk PPPK.
Bila ditilik dari jumlah aperatur negara di tahun 2010 yang berjumlah 4,7 juta orang, maka dapat terlihat bahwa jumlah tersebut telah menurun sekitar 400.000 orang menjadi hanya 4,3 juta aperatur negara saja.
Artinya, ada gap antara jumlah aperatur negara yang berkurang dengan jumlah lowongan yang dibuka pada tahun 2014 ini.
"Jadi tahun 2010 ketika kita moratorium, itu jumlah PNS ada 4,7 juta tenaga kerja, sekarang 4,3 juta tenaga kerja. Artinya sudah turun 400 ribu," kata Eko kepada detikFinance di kantornya awal pekan ini.
Berkenaan dengan hal tersebut, Eko punya penjelasan tersendiri. Menurutnya, penyediaan aperatur negara seharusnya tidak berpatokan pada berapa banyak jumlah aparatur negara yang dipekerjakan tetapi lebih pada seberapa tinggi kompetensi dan kualitas aparatur negara yang dipekerjakan tersebut.
"Jadi kalau kita berkurang 400 ribu terus kita tambah 100 ribu itu artinya masih oke ya dari segi jumlah. Tapi kan kita tidak bicara jumlah, kita kan bicara kualitas, kompetensi, segala macam," kata Eko.
Dikatakan Eko, untuk mengejar target kualifikasi yang diinginkan, maka pihaknya di KementerianPAN-RB akan menerapkan manajemen yang ketat dari mulai tahap penerimaan hingga pengawasan saat aparatur negara telah mulai bekerja di instansi pemerintah.
Eko menjelaskan, dimulai pada tahun 2014, sudah disiapkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang merupakan kontrak kerja individu aparatur negara yang akan menentukan seberapa besar capaian kerja yang bersangkutan sehingga bisa diketahui kualitas dan kompetensi aparatur negara tersebut.
"Misalnya, saya sebagai aparatur negara berkontrak kinerja dengan atasan saya, dalam tahun ini saya akan menghasilkan prestasi dan target tercapai," ujar Eko memberi contoh.
Disebutkan eko, sekitar 1.000 warga negara Indonesia (WNI) saat ini banyak yang mengajar di perguruan tinggi luar negeri.
Dengan adanya penerapan penerimaan aperatur negara berbasis kompetensi ini, Eko mengharapkan mereka mau bekerja di Indonesia. "Jadi mereka mau bekerja di Indonesia karena tertantang dengan meningkatkan kompetensi dan kualitas," tuturnya.
(dnl/ang)
