Cerita Proyek Jalan Layang Rp 130 Miliar yang Molor Ditolak Warga

Jakarta - Indonesia sangat membutuhkan banyak pembangunan infrastruktur termasuk penambahan jalan dan lainnya. Namun pembangunan infrastruktur selain terkendala pendanaan juga kerap terhambat persoalan sosial.

Sebut saja proyek PLTU Batang Jawa Tengah 2000 MW senilai Rp 36 triliun yang sudah bertahun-tahun molor terkendal sosial. Bahkan proyek-proyek skala kecil seperti pembangunan jalan layang (flyover) yang relatif sedikit membutuhkan pembebasan lahan juga terkendala.

Misalnya proyek flyover simpang Gaplek di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Proyek senilai Rp 130 miliar ini sudah direncanakan beberapa tahun lalu, namun nyaris tak ada perkembangan alias jalan di tempat.

Kepala Balai Jalan Nasional IV Kementerian Pekerjaan Umum Bambang Hartadi kepada detikFinance pekan ini, mengatakan proyek flyover gaplek terkendala faktor sosial dan pembebasan lahan. Padahal hampir setiap tahun sejak 2012, kementerian pekerjaan umum mengalokasikan proyek ini, meski pada akhirnya alokasi dananya hangus tak terpakai karena belum tuntasnya permasalahan lahan.

"Wali Kota Tangsel Bu Airin janji bebasin tanah, sampai sekarang tanah itu nggak bebas-bebas, ribut terus. Saya sudah 3 tahun mengalokasikan dana untuk fisik hangus terus. Sekarang pun terancam hangus," kata Bambang.

Bambang mengatakan masyarakat sekitar proyek dan pelaku usaha di sana menolak pembanguna flyover. Mereka menghendaki dibangun underpass daripada flyover.

"Prosesnya itu tersendat. Di sana ada provokator, ada rumah sakit dia itu istilahnya terusik dengan adanya flyover gaplek itu dia memprovokasi supaya yang lainnya nggak mau terima. Dia menginginkan kenapa sih mesti flyover kenapa nggak underpass," katanya.

Menurut Bambang di kawasan itu lebih efektif dibangun flyover daripada underpass. Pihaknya sudah berupaya menjelaskan namun tanpa hasil.

"Dalam kajian kita yang paling efektif ya flyover. Kenapa sih masalahnya? Bising. Kalau bising kan bisa ditanggulangi dengan noise barrier. Itu kecil lah, ada teknologi itu lah," katanya.

Padahal menurut Bambang alokasi proyek yang disiapkan multiyears, sudah cair dari kementerian keuangan. Misalnya tahun 2013 sudah disiapkan anggaran Rp 45 miliar, lalu tahun ini disiapkan Rp 58 miliar namun anggaran tersebut tak terpakai alias dikembalikan lagi ke APBN. Total proyek ini diperkirakan menelan dana Rp 130 miliar.

"Akhirnya kami menunggu saja. Kalau bebas beritahu kami, kita jalan," katanya.

(zul/hen)