.webp)
Hanya beberapa poin yang mungkin tergolong baru. Misalnya Prabowo-Hatta menyebutkan punya target rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) alias tax ratio 16%. Sementara Jokowi-JK menjanjikan untuk merancang ulang lembaga pemungut pajak, yang nantinya bisa saja setingkat kementerian.
"Masalah besar kita adalah mengapa calon-calon pemimpin ini seakan tidak peduli terhadap pajak. Atau mungkin tidak tahu," ujar Darussalam, pengamat perpajakan Universitas Indonesia, kala berbincang dengan detikFinance, Selasa (10/6/2014).
Seharusnya, lanjut Darussalam, para calon pemimpin ini menyadari betapa vitalnya pajak terhadap keuangan negara. Lebih dari 70% pendapatan negara berasal dari perpajakan.
Padahal, kata Darussalam, begitu banyak janji yang ditawarkan, baik oleh Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK. Prabowo-Hatta menjanjikan pembangunan 3.000 km jalan raya dan 4.000 km rel kereta api. Ada pula pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, listrik, dan telekomunikasi.
Prabowo-Hatta juga mewacanakan pemindahan ibu kota agar pembangunan bisa lebih merata. Jalan tol atas laut di Pantura juga menjadi program pasangan ini.
Sementara Jokowi-JK berjanji membangun jalan baru sepanjang 2.000 km. Selain itu, pasangan ini juga berjanji akan memperbaiki jalan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Jokowi-JK pun berencana membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama. Selain pelabuhan, ada pula rencana membangun 10 bandara baru dan memperbaiki yang sudah ada.
"Ini proyek-proyek yang membutuhkan dana sangat besar. Dari mana pendanaannya kalau bukan dari pajak?" tegas Darussalam.
Tanpa penerimaan pajak yang memadai, demikian Darussalam, maka segala yang direncanakan 2 pasangan tersebut hanya jadi janji manis. "Janji kampanye butuh dana besar untuk direalisasikan. Sumbangan terbesarnya tentu dari pajak. Tapi kalau pajaknya tidak disentuh, maka hanya akan jadi janji," tuturnya.
(hds/dnl)
