.webp)
Hasil pengawasan tersebut menemukan sejumlah masalah yang membuat proyek itu terkendala alias jalan di tempat.
Kepala BKPM, Mahendra Siregar memaparkan hasil pengawasan hingga triwulan pertama 2014 dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (10/6/2014).
Berikut hasil pengawasan yang dirangkum dari bahan rapat BKPM dengan Komisi VI DPR yang diperoleh detikFinance, antara lain:
1. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x1000 MW Batang, Jawa Tengah
Pembebasan lahan mencapai 197,58 hektar atau 87,42 persen dari total kebutuhan lahan sebesar 226 hektar.
Sudah 12 dari total 17 sertifikat lahan diterbitkan BPN. Target pemerintah proyek ini mencapai financial close pada 2014. Namun proyek mengalami kendala yaitu proses pembebasan lahan power block yang lambat sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum bisa menerbitkan sertifikat lahan berikutnya.
"Masih terus dilakukan pendekatan kepada pemilik tanah, diharapkan dapat mencapai hasil yang baik dalam waktu dekat," kata Mahendra
Masalah perizinan ini mengakibatkan beberapa perizinan belum bisa diurus seperti surat persetujuan izin pengerukan, izin mendirikan bangunan tower transmisi dan gardu induk, dan izin memakai air tanah.
2. Sistem Penyediaan Air Minum, Umbulan, Jawa Timur
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, telah menyampaikan surat permohonan revisi Viability Gap Fund (VGF) terkait dukungan kelayakan proyek dari pemerintah. Viability Gap Fund adalah suatu skema dana yang diterbitkan untuk menutup kekurangan dari kelayakan ekonomi dengan kemampuan pembayaran tarif yang ada.
Proyek ini masih terkendala karena lambatnya proses perizinan pemanfaatan lahan untuk meletakan pipa air minum di sepanjang jalur PT. KAI dan di wilayah Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), serta lambatnya proses penjaminan dari PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia khususnya terkait metode regress dan persetujuan besaran VGF.
"Dalam hal-hal ini kami terus melakukan fasilitasi dan upaya bersama dengan para institusi dan perusahaan terkait untuk bisa melaksanakan dan mencapai sasaran," ujar Mahendra
3. Terminal Cruise Tanah Ampo, Karangasem, Bali
Targetnya proyek ini masuk tahap financial close pada 2014. Namun masih terkendala lambatnya proses penyelesaian penilaian aset dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai syarat penyelesaian perjanjian kerjasama (kontrak konsesi) dan finalisasi dokumen lelang.
Masih menunggu selesainya penilaian dari Kementerian Keuangan untuk diperlukan sebagai bagian dari penyelesaian perjanjian kerjasama dan finalisasi dokumen lelang,” tutur Mahendra.
4. Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi
Target peningkatan pembebasan lahan pada akhir 2014. Masih terkendala lambatnya proses pembebasan lahan karena kenaikan harga lahan yang sangat tinggi dan dinamis sebagai dampak telah dibukanya bandara internasional Kualanamu. Proses lelang telah dilaksanakan penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK) dengan memberikan penjelasan dan kunjungan lapangan (annwijzing).
5. Kereta Api Bandara Soekarno Hatta-Bandara Halim
Pada 2014 pemerintah menargetkan proyek ini masuk tahap prakualifikasi. Masih terkendala lambatnya proses pemberian jaminan dari PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia khususnya terkait metode regress dan persetujuan penetapan besaran Viability Gap Fund, serta lambatnya penyelesaian masalah lintas sektor/kelembagaan seperti penyelesaian surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan.
(hen/hen)
