Empat Bulan Pertama 2014, Belanja Negara Baru Terpakai 23%

Jakarta - Selama periode 4 bulan pertama 2014, realisasi belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 tercatat sebesar Rp 432,68 triliun atau 23,5%. Secara persentase, tidak lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 23,7%.

Demikian dikutip dari siaran pers Kementerian Keuangan yang diterima detikFinance di Jakarta, Rabu (11/6/2014). Siaran tersebut menyebutkan bahwa realisasi belanja yang lebih rendah disebabkan oleh realisasi dana transfer ke daerah yang tahun ini lebih rendah 4,9%. Kemudian juga, belanja pemerintah pusat lebih tinggi 1,8% dibandingkan tahun lalu.

Sementara realisasi pendapatan dan hibah per 30 April 2014 adalah Rp 413,11 triliun atau 24,8% dari target. Secara persentase, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu 23,5%.

"Peningkatan disebabkan realisasi penerimaan perpajakan yang naik 1,2%. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meningkat 2,2%," sebut laporan itu.

Dengan perkembangan belanja dan penerimaan tersebut, maka APBN 2014 sudah mengalami defisit sebesar Rp 19,57 triliun. Lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu Rp 38,99 triliun.

Realisasi pembiayaan per 30 April 2014 adalah Rp 120,23 triliun atau 68,6% dari target. Lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu 49,1%.

"Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah yang bersifat front loading. Pembiayaan yang bersumber dari penerbitan obligasi dilakukan pada awal tahun anggaran," sebut laporan itu.

Berikut adalah postur singkat APBN 2014 per 30 April:

A. Penerimaan Negara

1. Penerimaan perpajakan Rp 354,4 triliun (27,7%). Terdiri dari pajak dalam negeri Rp 339,5 triiun (27,7%) dan pajak perdagangan internasional Rp 14,9 triliun (27,6%)
2. PNBP Rp 58,4 triliun (15,2%).

B. Belanja Negara

1. Belanja pemerintah pusat Rp 256,1 triliun (20,5%). Terdiri dari belanja pegawai Rp 72,1 triliun (27,4%), belanja barang Rp 27,8 triliun (13%), belanja modal Rp 12,9 triliun (7%), kewajiban utang Rp 43 triliun (35,4%), subsidi Rp 79,5 triliun (23,8%), bantuan sosial Rp 20,1 triliun (21,9%), lain-lain Rp 0,7 triliun (1,7%).
2. Transfer ke daerah Rp 176,6 triliun (29,8%). Terdiri dari Dana Perimbangan Rp 147,1 triliun (30,1%), Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Rp 29,5 triliun (28,2%) 

C. Defisit Rp 19,57 triliun

1. Pembiayaan dalam negeri Rp 130,2 triliun (66,3%).
2. Pembiayaan luar negeri netto minus Rp 9,9 triliun (47,5%)

(hds/dnl)