Dana Kompensasi BBM Rp 10-15 T Disiapkan Untuk 4 Program

Jakarta - Pemerintah akan menyediakan dana kompensasi kenaikan BBM sebesar Rp 10-15 triliun yang akan diberikan untuk 4 program yakni kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan raskin (beras untuk rakyat miskin)."Dana kompensasi yang paling besar akan dialokasikan untuk infrastruktur yakni Rp 3-5 triliun. Sedang sisanya akan dibagi untuk kesehatan, pendidikan dan raskin," kata Aburizal yang akrab dipanggil Ical ini saat jumpa pers mengenai laporan ekonomi akhir tahun 2004 di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (22/12/2004).Selain memberikan dana kompensasi kepada masyarakat secara langsung, pemerintah, lanjut Ical, dalam jangka menengah akan mengupayakan pemberantasan korupsi dan menurunkan biaya tinggi. Hal itu diharapkan bisa mengurangi beban kenaikan BBM.Ical mengaku sejauh ini dirinya belum bisa memastikan kapan kenaikan BBM akan dilakukan dan berapa prosentasenya karena hingga saat ini belum diputuskan dalam sidang kabinet. Ketika disinggung soal kenaikan elpiji yang ternyata diikuti kenaikan berbagai harga kebutuhan, Ical mengatakan, pada prinsipnya pemerintah lebih memfokuskan untuk membuat pilihan kebijakan yang membela kepentingan rakyat kecil secara umum. "Prinsipnya pemerintah hanya akan memberikan subsidi kepada produk yang banyak dipakai masyarakat kecil. Elpiji itu yang dipakai di rumah tangga tidak sampai 5 persen. Apakah kita akan membela yang 95 persen," tukas Ical. RUU Listrik dan MigasBerkaitan dengan RUU Migas yang diputuskan MK untuk dilakukan amandemen atas 3 pasalnya, Ical mengatakan bahwa pemerintah akan segera mengajukan perbaikan dimana diharapkan pada 9 Januari mendatang sudah bisa dimasukkan ke DPR. Sedangkan untuk RUU Listrik yang secara keseluruhan dibatalkan oleh MK, Ical mengatakan pemerintah juga akan segera mengajukan RUU baru. Untuk sementara akan diterbitkan Keppres yang akan dicantolkan dengan UU Kelistrikan yang lama terutama untuk mengatur masalah produksi. (qom/)