Apa saja kendala proyek tersebut? Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan, Hanggoro Budi Wiryawan menyebut 2 kendala pengembangan jaringan kereta pelabuhan. Pertama adalah makam Mbah Priok.
Jaringan kereta akan melalui area di sekitar situs makam Mbah Priok. "Itu bertahun-tahun nggak tembus. Akhir tahun lalu ada kesepatan antara Kementerian PU, Pelindo II, dengan pihak waris. Kesepakatan diperoleh dan ada solusi win-win. Makam Mbah Piok dapat akses jalan yang tidak mengganggu pelabuhan. Itu semacam tukar pakai, dia dapat akses jalan," kata papar Hanggoro kepada detikFinance seperti dikutip Senin (16/6/2014).
Meski sudah ada pembicaraan dan kesepakatan, lanjut Hanggoro, masih perlu koordinasi lebih mendalam untuk pemanfaatan lahan di area sekitar makam Mbah Priok. "Ini memang perlu koordinasi intens dengan PU dan pelabuhan supaya penggunaan tanah di samping di makam Mbah Priok bisa optimal," sebutnya.
Persoalan kedua, tambah Hanggoro, adalah pembebasan lahan milik warga yang rumahnya terkena dampak pembangunan jaringan kereta. Proses ini terhambat beberapa tahun karena nilai ganti rugi tidak kunjung memperoleh kata sepakat. Nilai ganti rugi yang diajukan warga pun terus naik.
"Pembebasan tanah di lorong 21 dan 22 karena pemilik tanah mengajukan harga jauh di atas tim appraisal. Itu sudah 3-4 tahun deadlock. Kemudian keseluruhan yang dibebaskan ada 12 kepala keluarga. Tim appraisal tahun ini akan menilai, diharapkan harga ada titik temu," jelasnya.
Karena persoalan ini berlarut-larut, Hanggoro membenarkan Menteri BUMN Dahlan Iskan bersama PT Kereta APi Indonesia dan PT Pelindo II berinisiatif membantu mengurai persoalan lahan. BUMN di bawah koordinasi Dahlan akan melakukan pembebasan lahan dan kontruksi jaringan rel yang tersisa sekitar 300 meter dari Jalan Pasoso hingga memasuki jantung pelabuhan.
"Ada pembicaraan kita dengan KAI dan Pelindo II melalui Pak Dahlan untuk meneruskan proyek tersebut. Kita kejar untuk pembebasan tanah," kata Hanggoro.
Hanggoro menargetkan proses pembebasan lahan hingga kontruksi akan tuntas pada 2015. Ia mengaku target proyek bisa tuntas akhir 2014 tampaknya sulit terwujud karena proses pembebasan lahan.
(feb/hds)











































