Fuad Rahmany Kecewa, Debat Prabowo-Jokowi Tak Bahas Pajak

Jakarta - Debat calon presiden (capres) pada Minggu 2 hari lalu tidak membahas soal program pajak, yang menjadi andalan penerimaan negara. Pajak ini penting, karena 75% anggaran negara berasa dari sektor ini.

Dirjen Pajak Fuad Rahmany menyayangkan, kedua capres, baik Prabowo Subianto atau Joko Widodo (Jokowi) harusnya menjadi salah satu topik debat kedua capres tersebut.

"Harusnya itu menjadi topik pembicaraan. Tapi dalam format tanya jawabnya pun tak ada, pertanyaannya pun tidak ada yang bertanya," ungkap Fuad di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Selasa (17/6/2014)

Ia menuturkan, banyaknya program yang menarik dari sisi ekonomi diungkapkan oleh kedua capres. Seperti janji pembangunan infrastruktur, penurunan kemiskinan, dan peningkatan pendidikan serta yang lainnya.

Namun, bagaimana akan menjalankan program tersebut bila tidak ada upaya peningkatan penerimaan negara. Terutama dari sisi pajak.

"Janji ingin membangun infrastruktur menurunkan kemsikinan, kalau nggak ada uang pajak ya bagaimana," tegasnya.

Sekarang, tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) masih sangat rendah. Sehingga diperlukan peran dari semua pihak untuk meningkatkannya. Ini adalah suatu hal yang terjadi di negara manapun di dunia.

"Sekarang kan tingkat kepatuhan sangat rendah. Butuh semua pihak untuk harus memikirkan bagaimana meningkatkan penerimaan pajak. Itu adalah peran dari semua pihak," terangnya.

Meski demikian, Fuad mengakui juga adanya keterbatasan ruang dan waktu dalam pembahasan pajak. Karena kecenderungan dianggap terlalu teknis. Ia juga tidak menyalahkan sepenuhnya kepada kedua calon presiden, maupun tim debat.

"Saya nggak kecewa. Mungkin ada keterbatasan juga di sana. Karena banyak yang berpikir ini masih masalah teknis," tukasnya.

(mkl/dnl)