.webp)
Dalam debat tersebut, salah satu capres yaitu Prabowo Subianto menyebutkan bahwa berdasarkan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi, ada kebocoran kekayaan negara senilai Rp 7.200 triliun setiap tahunnya. Jika terpilih, Prabowo berjanji untuk mengatasi Rp 1.000 triliun kebocoran kekayaan negara.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Syarief Hasan menilai bahwa yang dimaksud oleh Prabowo bukankah kebocoran anggaran negara alias APBN. Dia beranggapan sebenarnya bukan kebocoran yang terjadi, melainkan hilangnya potensi kekayaan negara yang belum tergali.
"Kebocoran itu bukan kebocoran di APBN. Menurut persepsi saya, kebocoran yang dimaksud itu adalah kebocoran di dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang ada, yaitu pembentukan nilai tambah barang tambang dan mineral," papar Syarief kepada detikFinance di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (17/6/2014).
Syarief menambahkan, kebocoran yang disebut oleh Prabowo adalah asumsi hilangnya potensi pendapatan, bukan sudah terjadi. "Potensi, kalau menurut saya yang dimaksud kebocoran itu masih berupa potensi," ujarnya.
Dalam kampanye terbuka di Sulawesi Selatan hari ini, Prabowo kembali menegaskan soal kebocoran tersebut. "KPK menyatakan tiap tahun hilang kekayaan kita Rp 7.200 triliun. Sasaran kami menyelamatkan Rp 1.000 triliun saja. Rp 1.000 triliun uang rakyat bagaimana kalau kita selamatkan, jadi negara seperti apa kita." tuturnya.
Prabowo pun menjanjikan program yang dia sebut Dorongan Besar. "Kami rencanakan dalam 5 tahun penghasilan rata-rata akan naik minimal 2 kali lipat. Penghasilan petani, nelayan, buruh, guru, guru honorer, akan kami naikkan," ucapnya.
(hds/hds)
