KPK: Rp 7.200 Triliun Itu Bukan Kebocoran

Jakarta - Calon presiden (capres) Prabowo Subianto menyebut adanya kebocoran uang negara hingga Rp 7.200 triliun saat debat capres. Dia berpegang pada data yang disampaikan ketua KPK Abraham Samad. Benarkah informasi tersebut?

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sudah bertanya pada Samad terkait pernyataan Prabowo tersebut. Versi Samad, ucapannya bukan mengarah pada kebocoran uang negara, tapi potential revenue alias omzet potensial yang bakal diraih bila aset-aset migas di Indonesia dinasionalisasi.

"Terus terang saya agak kaget mendengar itu dan saya cek, di mana, oh dari satu pertemuan di PDIP yang mengumumkan Pak Ketua (Samad). Saya cek ke Pak Ketua (Samad), yang dimaksud Pak Ketua itu potential revenue, kita bisa melipatgandakan penerimaan negara lebih dari Rp 7.000 triliun, bukan kebocoran," kata Bambang saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/6/2014).

Bambang memberikan penjelasan soal perbedaan kebocoran anggaran dan potensi yang tak dicapai. "Kalau kebocoran itu, dana ada, bocor. Kalau potential revenue, itu dananya ada di situ, tapi kita tahu dananya dari mana, seperti pajak, PNBT, atau dari NPWP kita hitung semua, muncullah dugaan saya ya dari situ," jelasnya.

Pernyataan Samad itu dilontarkan pada acara Rakernas III PDIP di Ancol, Jakut, pada 7 September 2013 lalu. Kala itu, Samad mengatakan, negara bisa mendapatkan potensi Rp 20 ribu triliun per tahun bila tata kelola energi dilakukan dengan benar.

Dia menyebut bila tiga buah sumur minyak besar di Indonesia seperti blok Cepu, Mahakam dan Madura dinasionalisasi, maka pendapatan negara bisa mencapai Rp 7.200 triliun.

(dnu/ang)