Hatta: Pengeboran Perlu 89 Perizinan, Baru 50 Sudah Habis Modal

Batam - Hari ini calon wakil presiden Hatta Rajasa yang menjadi pendamping capres Prabowo Subianto, melakukan safari politik ke Batam. Dalam kegiatannya itu, Hatta sempat melakukan dialog soal ekonomi.

Mantan Menko Perekonomian ini mengatakan, Indonesia tahun depan akan menghadapi pasar bebas ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC). Perlu sejumlah pembenahan yang dilakukan oleh Indonesia, salah satunya adalah birokrasi investasi.

Menurut Hatta, pelayanan investasi di Indonesia harus cepat dan sederhana, dia mencontohkan pelayanan investasi di sektor pengeboran migas. "Pengeboran perlu 89 perizinan baru bisa mengebor. Belum sampai 50 sudah habis modal. Kita harus pangkas ini," ujar Hatta di Batam, Selasa (17/6/2014).

Sebelumnya, detikFinance pernah menulis, tidak mudah bagi perusahaan minyak yang akan melakukan pengeboran di Indonesia. Mereka harus memenuhi 286 izin.

Indonesia menurut Hatta harus bisa mengambil keuntungan dari AEC, dan Indonesia harus menjadi basis produksi industri di ASEAN. In harus dilakukan agar ekonomi tumbuh pesat. Salah satu caranya adalah membenahi investasi di Batam yang saat ini masih belum maksimal.

"Dari 10 negara ASEAN, Indonesia nomor 4 untuk investasi," jelas Hatta.

Saat ini yang harus dibenahi, ujar Hatta, adalah kepastian hukum, kecepatan pelayanan, infrastruktur, dan produktivitas.

Dialog interaktif bertemakan 'Politik Ekonomi Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan AFTA' ini dihadiri Ketua Kadin Batam Ahmad Ma'aruf Maulana.

Soal infrastruktur, Hatta mengatakan perlunya pembangunan infrastruktur untuk menekan ongkos logistik yang membebankan pengusaha dan juga konsumen.

Kemudian soal Batam yang masuk Free Trade Zone (FTZ) bersama Bintan dan Karimun, Hatta mengatakan, masih ada masalah kerumitan birokrasi yang terjadi, sehingga investasi tidak maksimal.


(dnl/hds)