.webp)
"Harus diakui, kami di Bappenas mengakui sejak 5 tahun yang lalu program KB tidak efektif berjalan di lapangan," tegas Deputi Menteri Negara PPN/Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Nina Sardjunani usai seminar nasional dengan tema 'Analisis Dampak Kependudukan terhadap Pembangunan Tahun 2014' di Ruang Serba Guna kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (18/06/2014).
Ada berbagai masalah yang menjadi hambatan program KB untuk menekan jumlah LPP Indonesia. Salah satu masalahnya adalah berkurangnya jumlah tenaga Penyuluh Lapangan KB (PL-KB). Saat ini jumlah PLKB hanya 24.000 orang saja sedangkan kebutuhan mencapai 35.000 orang. Masih ada kekurangan 11.000 orang.
"Kita kehilangan banyak sekali PLKB yang dulu sungguh luar biasa. PLKB tenaga yang diperebutkan pemerintah daerah karena mereka adalah tenaga-tenaga terlatih dan pintar di lapangan," imbuhnya.
Kemudian masalah lainnya adalah kurangnya Badan KB itu di tingkat kabupaten. Masalah-masalah itu yang menjadi konsen pemerintah untuk diperbaiki dalam target 5 tahun ke depan.
Pasalnya menurut Nina, bila hal ini tidak dilakukan maka pertambahan penduduk yang semakin besar bisa saja menjadi berbahaya dan beban bagi pemerintah. Tetapi untuk saat ini hingga tahun 2035 mendatang, Indonesia masih aman dari bahaya dampak lonjakan penduduk.
Hal ini karena Indonesia sedang mengalami bonus demografi dimana penduduk yang berkualitas jauh lebih tinggi dibandingkan yang tidak berkualitas dengan asumsi pertambahan penduduk bisa ditekan 2,1% di tahun 2025.
"Ada yang sudah punya Badan KB tetapi masih banyak juga yang tidak punya. Tetapi yang harus diselesaikan juga dualisme pada tingkat provinsi yaitu adanya Kantor Perwakilan BKKBN, dengan Dinas atau Badan KB. Ini yang harus kita pikirkan. Pengendalian jumlah penduduk menjadi bagian penting program kerja pemerintah 5 tahun ke depan," cetusnya.
(wij/dnl)
