.webp)
Dilihat dari grafik BKKBN, struktur anggaran program KB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Di 2006, anggaran program KB hanya Rp 700 miliar. Kemudian meningkat di 2007 menjadi Rp 1,02 triliun, meningkat lagi di 2008 menjadi Rp 1,6 triliun hingga sekarang.
"Sampai hari ini anggaran sudah mencapai Rp 2,8 triliun. Dulu (2006) hanya Rp 700 miliar dan terus meningkat. Ini adalah komitmen pemerintah betapa program KB ini sangat penting," ungkap Deputi Menteri Negara PPN/Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Nina Sardjunani usai seminar nasional dengan tema 'Analisis Dampak Kependudukan terhadap Pembangunan Tahun 2014' di Ruang Serba Guna kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (18/6/2014).
Peningkatan anggaran program KB oleh pemerintah didasari ketakutan terhadap lonjakan penduduk yang semakin besar. Survei data penduduk terakhir di 2010 mengungkapkan, jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa. Angka ini akan meningkat hingga mencapai 271,1 juta jiwa di 2020 dan meningkat kembali menjadi 305,6 juta pada 2035.
"Penduduk itu aset. Tetapi kami sadar jumlah penduduk Indonesia yang besar ini kalau tidak dikendalikan berbahaya karena bebannya. Apalagi tidak ditingkatkan kualitasnya akan menjadi susah buat kita. Nah dari hasil proyeksi penduduk yang dilakukan bersama Bappenas, BPS, BKKBN, kami melihat betul pentingnya upaya untuk mengendalikan kelahiran. Sehingga jumlah penduduk kita itu yang managable," tuturnya.
Untuk itu, pemerintah akan terus meningkatkan program standar pelayanan KB kepada masyarakat. Harapannya adalah masyarakat Indonesia bisa sejahtera dan lonjakan pertumbuhan penduduk bisa ditekan semaksimal mungkin.
"Kemudian program kerja BKKBN akan diperkuat terutama dari sisi lini lapang sehingga permintaan program KB lebih baik. Kemudian kedua sisi pelayanan siap tidak hanya lini lapang siap memberikan informasi kepada usia subur betapa pentingnya membentuk keluarga kecil bahagia tetapi memastikan pelayanan baik," katanya.
(wij/dnl)
