.webp)
Terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,2%. "Kita mengarah ke double digit. Tapi tidak melalui utang, tidak," tegas Prabowo dalam acara Pemaparan Visi dan Misi Ekonomi & Pasar Modal Prabowo-Hatta di Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, Jumat (20/6/2014).
Bagaimana cara Prabowo meraih pertumbuhan ekonomi minimal 10% tersebut? "Rp 80 triliun beredar di desa. Bahwa Rp 1 perputaran uang 4 kali lipat, maka bisa kita lihat growth-nya," kata Prabowo, merujuk pada rencananya untuk menyalurkan minimal Rp 1 miliar per desa per tahun.
Langkah lain, lanjut Prabowo, adalah dengan pembangunan infrastruktur. "Belum lagi 3.000 km jalan raya, pelabuhan, rel kereta, itu mengarah ke double digit," tuturnya.
Indonesia, tambah Prabowo, sangat mungkin untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut. "RRT bisa double digit. Kenapa kita sebelum berusaha seolah-olah mengatakan kita tidak bisa? Kita mengarah ke situ, berjuang ke situ," ucapnya.
Sebelumnya, Hashim Djojohadikoesoemo, adik yang sekaligus tim sukses Prabowo, menyatakan mencapai pertumbuhan ekonomi 2 digit bukan hal yang mustahil bagi Indonesia. Hashim menyebutkan pernah berkonsultasi dengan Bank Dunia. Menurut saran Bank Dunia, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi 9% dalam 16 tahun berturut-turut agar efektif mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Saran tersebut diterima oleh Hashim dan diadaptasi dalam program ekonomi Prabowo-Hatta Rajasa.
"Kami sudah dapat dari Bank Dunia, mereka sependapat dengan kita. Kita mau pertumbuhan 10-11%," tegas Hashim kala ditemui di Jakarta, Rabu (11/6/2014).
Prabowo-Hatta, lanjut Hashim, sudah punya cara untuk mencapai target tersebut. Di antaranya adalah investasi besar-besaran di infrastruktur, ketahanan energi, sistem irigasi, dan sebagainya.
"Perbaiki sistem irigasi yang 40% rusak. Ini yang membuat kita banyak impor," kata Hashim.
Untuk mewujudkan berbagai proyek tersebut, tambah Hashim, butuh dana sekitar US$ 50-60 miliar (Rp 500-600 triliun) setiap tahun. "Itu menurut Bank Dunia, saya sependapat. Kita cari dana selama 5 tahun US$ 300 miliar (Rp 3.000 triliun)," tuturnya.
Hashim menilai dana sebesar itu bukan mustahil didapat. Bahkan tidak perlu utang, cukup dari penerimaan pajak dalam negeri.
Menurut Hashim, sekarang hanya 12% dari seluruh wajib pajak yang menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka. Jika seluruh potensi wajib pajak berhasil digali, dia yakin pemerintah bakal menerima tambahan penerimaan Rp 500-600 triliun.
"Sekarang hanya 12% yang bayar pajak. Ini kenapa Indonesia selalu kurang dana dan pinjam dari luar negeri," ucap Hashim.
(hds/hen)
