Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, pemerintah membuka kesempatan buat investor asing untuk membangun infrastruktur di dalam negeri.
"Saya sambut baik kalau pengusaha yang berkunjung ke Pak CT (Chairul Tanjung) memang ingin berinvestasi di situ. Kita malah membuka peluang," ujar Djoko usai menghadiri Jambore Sanitasi 2014 di lapangan D Senayan, Jakarta, Sabtu (21/6/2014).
Djoko mengatakan, pihaknya juga membuka peluang bagi investor lainnya untuk masuk. Untuk lebih meningkatkan minat investor tersebut, dirinya bersama seluruh Kementerian PU tengah berupaya memperbaiki iklim investasi di bidang invrastruktur terutama terkait pembebasan lahan.
"Yang berat dan sering jadi kendala itu kan masalah pembebsan lahan. Kalau masalah pembebsan lahan ini sudah bisa diatasa, jangankan Malaysia, negara lain juga banyak yang mau masuk ke kita," ujar Djoko.
Sebelumnya, Khazanah Nasional Berhad, sebuah holding investasi milik pemerintah Malaysia menyatakan minatnya untuk terlibat dalam proyek pembangunan jalan Tol Lintas Sumatera.
Minat tersebut telah disampaikan dan diterima oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Chairul Tanjung dalam kunjungannya hari ini di kantor Kemenko Perekonomian Rabu lalu.
Proyek tol Trans Sumatera hingga kini belum ada kejelasan. Secara ekonomi, pembangunan tol Trans Sumatera layak dibangun, meski akan menghabiskan anggaran yang sangat besar. Kehadiran Khazanah Nasional Berhad diharapkan bisa membawa angin segar bagi proyek tersebut.
Di sisi lain, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dala RAPBN-P 2014 untuk menyertakan modal sebesar Rp 2 triliun dalam rangka percepatan pembangunan jalan tol Trans Sumatera.
Program pembangunan jalan tol ini direncanakan berlangsung sampai dengan 2025. Tol Trans Sumatera terdiri dari 23 ruas melewati 9 provinsi sepanjang 2.628 km dengan rincian koridor utama 1.833 km dan koridor pendukung 770 km serta ruas Batu Ampar-Muka Kuning-Bandara Hang Nadim 25 km.
BUMN Hutama Karya awalnya disebut-sebut akan mendapat penugasan oleh kementerian BUMN untuk menggarap proyek ini. Namun soal penugasan ini masih dirumuskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang penugasan kepada BUMN. Adanya Perpres ini tak menjamin langsung Hutama Karya menjadi BUMN yang ditunjuk pemerintah mengerjakan Trans Sumatera.
(dnl/dnl)
