Cerita Menteri PU Soal Calo Tanah dan Provokator

Jakarta - Kendala utama pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah soal pembebasan tanah. Seringkali proyek infrastruktur berhenti karena permintaan harga tanah yang akan dibebaskan sangat tinggi dan di luar logika.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengatakan, fenomena tersebut bisa terjadi lantaran masih maraknya praktik percaloan dalam hal pembebasan tanah.

"Yang menakutkan itu masalah pembebasan tanah, jadi tanahnya itu bebasinnya susah. Sebenarnya rakyat tidak susah, tapi ada calo tanah, ada provokator, itu yang susah," kata Djoko usai menghadiri Jambore Sanitasi 2014 di lapangan D Senayan, Jakarta, Sabtu (21/6/2014).

Akibat keberadaan calo tersebut, lanjut Djoko, pihaknya seringkali dihadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan karena adanya penawaran harga lahan yang tidak wajar, sehingga masalah pembebasan lahan seringkali terkendala.

"Kalau rakyat harganya 10 dibeli 12 pasti mau. Tapi kalo calo harganya 10 mintanya 50, ini kan nggak logis. Pemerintah tidak mungkin membayar seperti itu, barangnya harga 10, kok bayarnya 50," kata dia.

Djoko mengatakan, kesulitan pemerintah dalam mencairkan dana pembebasan lahan sebenarnya bukan terletak pada ketersediaan cadangan dana di pemerintah, melainkan lebih pada tanggung jawab dari pemerintah terkait penggunaan dana itu sendiri.

"Meskipun ada uang, kita nggak boleh bayar barang harga 10 dibayar 50. Karena nanti kita berat tanggung jawabnya bisa dipanggil-panggil oleh kejaksaan, KPK, karena menggunakan uang (anggaran negara) tidak tepat. Itu alasan kita susahnya kita bebasin lahan," tuturnya.

Seperti diketahui, sejumlah proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol seringkali terhambat hingga bertahun-tahun lantaran upaya pembebasan lahan yang akan dilalui proyek tersebut sulit terealisasi.

Yang paling anyar dan ramai diberitakan adalah proyek ruas tol Bogor-Antasari yang hingga kini proses pembebasan lahannya belum genap 75%.

Fakta tersebut merupakan satu potret dari sekian banyak proyek pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur yang terkendala akibat tidak wajarnya harga tanah yang ditawarkan masyarakat terkait pembebasan tersebut.

(dnl/dnl)