.webp)
Jajaran pemerintah dan BI disambut oleh Ketua Komite IV DPD RI Zulbahri Madjid beserta anggotanya. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 3 jam tersebut, semua pihak menandatangani kesimpulan rapat. Ada tiga poin kesimpulan yang nantinya akan diserahkan sebagai bahan rekomendasi untuk DPR RI.
"Tadi kan kita teken beberapa poin, tapi intinya mereka mendukung apa yang dipaparkan oleh pemerintah dan BI. Intinya mendukung," kata Armida usai pertemuan di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Senin (23/6/2014).
Poin pertama adalah kedaulatan pangan. Isu ini penting untuk disiapkan oleh pemerintahan sekarang, agar bisa dijalankan oleh pemerintahan baru.
Poin kedua adalah subsidi energi, yaitu bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Para anggota DPD, menurut Armida, sepakat untuk mengarahkan subsidi ke orang dan bukan lagi ke barang seperti yang terjadi sekarang.
"Concern juga karena subsidi BBM dan listrik subsidi kan sudah tinggi. Maka mereka menyarankan supaya dialihkan dari subsidi barang ke subsidi orang per orang yang tepat sasaran," terangnya.
Poin ketiga adalah dana dekonsentrasi yang diharapkan beralih ke pagu Dana Alokasi Khusus (DAK). "Pendanaan program-program dana dekon agar dialihkan ke DAK sesuai dengan perundangan yang berlaku. Betul-betul harus dialihkan. Memang prioritas nasional," tutur Armida.
Pembahasan pun memang tidak dilakukan terlalu spesifik. Hanya beberapa poin yang dianggap prioritas dan perlu untuk ditindaklanjuti.
"DPD ini posisinya adalah memberikan masukan kepada DPR. Tapi untuk memberikan masukan, raker dulu dengan pemerintah," kata Armida.
(mkl/hds)
