Mau Keluar dari 'Jebakan', RI Harus Pangkas Subsidi BBM

Jakarta - Perekonomian negara harus tumbuh 9% pada tahun 2030 agar mampu keluar dari jebakan ekonomi kelas menengah atau middle income trap (MIT). Syaratnya harus dimulai dengan pemotongan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang membebani keuangan negara.

Pendapatan per kapita Indonesia juga bisa mencapai US$ 14.000 di 2025 dan US$ 20.000 di 2030. Tapi dengan catatan, pertumbuhan sudah dipacu mulai 7% sejak sekarang.

"Harus dipotong (anggaran subsidi)," kata Menteri Keuangan Chatib Basri di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Senin (23/6/2014)

Anggaran subsidi BBM yang rata-rata sebesar 20% setiap tahunnya dari total APBN nantinya harus dialihkan untuk pembangunan infrastruktur utama. Artinya ada infrastruktur yang tidak bisa diserahkan ke swasta dan harus dibangun oleh pemerintah.

"Bagaimanapun ada proyek yang pemerintah harus investasi. Ada pelabuhan di Maumere, swasta nggak mau masuk. Rute penerbangan perintis itu nggak bisa dikasih swasta," jelasnya.

Sementara untuk proyek infrastruktur yang dianggap feasible atau layak harus diserahkan sepenuhnya ke swasta. Program yang ada saat ini adalah Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP).

"Skema PPP. Pemerintah hanya biayai yang tidak feasible. Apakah suruh bangun pelabhuan timur yang kapalnya nggak ada yang datang itu harus pemerintah.‬ Pasti ditingkatkan untuk membiayai infrastruktur. Dari pemerintah 15%. Swasta 85%," terangnya.‬

(mkl/dnl)