Dukung Infrastruktur, Suku Bunga Mesti Rendah

Jakarta - Guna menarik perbankan ambil bagian dalam proyek pembangunan infrastruktur maka diperlukan kebijakan suku bunga yang tetap rendah. Meski demikian, pemerintah juga tidak bisa memaksa bank harus membiayai proyek yang tidak bagus return-nya."Kalau ingin mendorong pembiayaan infrastruktur maka kebijakan suku bunga harus tetap rendah, sebab kalau tinggi maka infrastruktur akan sulit dibiayi," kata ekonom INDEF Iman Sugema kepada detikcom di Jakarta, Jumat (24/12/2004).Menurut Iman, pemerintah juga tidak semestinya memaksa perbankan harus membiayai suatu proyek jika proyek tersebut tidak bankable."Bank jangan dipaksakan membiayai jika proyek itu tidak layak. Biarkan bank sendiri yang mengukur tingkat return on ivestment-nya dan juga risikonya, karena masing-masing proyek dan sektor berbeda-beda," ujarnya.Ketika disinggung mengenai pernyataan Menko Perekonomian yang menyebutkan perbankan diharapkan membiayai infrastruktur sebesr Rp 40 triliun per tahun atau Rp 200 triliun selama lima tahun, Iman melihat dari sisi angka perbankan nasional akan mampu memenuhinya."Kalau angkanya Rp 40 triliun, dari sisi perbankan tidak masalah. Cuma yang harus diwaspadahi adalah kemungkinan pelanggaran atas Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) karena proyek infrastruktur kan nilainya triliunan. Makanya perlu ada sindikasi antarban dan inilah yang rumit," ungkapnya.Dalam pandangan Iman, jenis proyek infrastruktur yang bisa dibiayai perbankan adalah infrastruktur yang komersial dan return-nya tinggi seperti jalan tol, litrik dan lainnya. "Kalau yang bersifat refinancing mungkin tidak terlalu berisiko karena sepenuhnya dijamin pemerintah. Jadi bank harus pandai-pandai melihat tingkat return dan risiko suatu proyek agar tidak terulang kredit macet seperti tahun 1997 lalu," ujar Iman Sugema.Seperti diketahui, untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dana yang bisa dipasok dari pembiayaan dalam negeri diperkirakan Rp 200 triliun terutama dari perbankan. Sedangkan total pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia selama lima tahun ke depan mencapai Rp700-Rp1.300 triliun. Sumber pembiayaan untuk mega proyek itu berasal dari dalam negeri, luar negeri, dan swasta. (san/)