.webp)
Sama seperti yang dilakukan salah satu Tim Sukses pasangan nomor urut 2 Jokowi-Jusuf Kalla (JK), Arif Budimanta. Arif menjelaskan sejumlah hal mulai dari kenaikkan harga BBM subsidi sampai menceritakan alasan mantan presiden RI Megawati harus menjual aset-aset negara dan BUMN.
|
|
Tahan Harga BBM
|
|
Namun tidak seperti pasangan calon presiden Prabowo-Hatta yang mempunyai program mengurangi 2/3 subsidi BBM dengan cara akan menaikkan harga BBM subsidi secara bertahap selama 3 tahun. Bagi Jokowi-JK justru membengkaknya anggaran subsidi Rp 400 triliun tersebut akibat dari manajemen pengelolaan BBM subsidi yang salah.
"Contohnya sekarang awalnya jatah BBM subsidi ditetapkan 48 juta kilo liter (KL), sekarang mampu ditekan jadi 46 juta KL karena melakukan penghematan dan peningkatan pengawasan, kenapa baru sekarang dilakukan? Kenapa tidak dari dulu-dulu," kata Tim Sukses Jokowi-JK Arif Budimanta, ditemui di Jokowi-JK Center, Setia Budi, Jakarta, Selasa (24/6/2014).
"Besarnya anggaran subsidi ini seperti anomali, tapi dari sisi Pak Jokowi dan JK, mengurangi anggaran subsidi BBM tidak harus menaikkan harga BBM subsidi," ucap Arif.
Dengan berbagai upaya penghematan yang serius dan pengawasan yang ketat dalam pendistribusian BBM subsidi, akan membuat jatah konsumsi BBM subsidi mampu ditekan, sehingga alokasi anggarannya pun bisa lebih sedikit dan tidak membebani negara.
"Jadi bagi Jokowi-JK kenaikkan harga BBM merupakan upaya terakhir yang akan dilakukan," katanya.
Tahan Harga BBM
|
|
Namun tidak seperti pasangan calon presiden Prabowo-Hatta yang mempunyai program mengurangi 2/3 subsidi BBM dengan cara akan menaikkan harga BBM subsidi secara bertahap selama 3 tahun. Bagi Jokowi-JK justru membengkaknya anggaran subsidi Rp 400 triliun tersebut akibat dari manajemen pengelolaan BBM subsidi yang salah.
"Contohnya sekarang awalnya jatah BBM subsidi ditetapkan 48 juta kilo liter (KL), sekarang mampu ditekan jadi 46 juta KL karena melakukan penghematan dan peningkatan pengawasan, kenapa baru sekarang dilakukan? Kenapa tidak dari dulu-dulu," kata Tim Sukses Jokowi-JK Arif Budimanta, ditemui di Jokowi-JK Center, Setia Budi, Jakarta, Selasa (24/6/2014).
"Besarnya anggaran subsidi ini seperti anomali, tapi dari sisi Pak Jokowi dan JK, mengurangi anggaran subsidi BBM tidak harus menaikkan harga BBM subsidi," ucap Arif.
Dengan berbagai upaya penghematan yang serius dan pengawasan yang ketat dalam pendistribusian BBM subsidi, akan membuat jatah konsumsi BBM subsidi mampu ditekan, sehingga alokasi anggarannya pun bisa lebih sedikit dan tidak membebani negara.
"Jadi bagi Jokowi-JK kenaikkan harga BBM merupakan upaya terakhir yang akan dilakukan," katanya.
BBM Subsidi 20% Dicuri.
|
|
"Jadi 20% kuota BBM subsidi itu dicuri berdasarkan kajian dari para ahli-ahli perminyakan, itu ada yang diselundupkan ada yang masuk ke industri komersil yang seharusnya tidak boleh menggunakan BBM subsidi," ungkapnya.
Ia menambahkan, bila 20% BBM subsidi tersebut berhasil disumbat pencuriannya sehingga lebih tepat sasaran, maka penghematan yang di dapat akan sangat besar sekali.
"Jadi 20% dari 46 juta kilo liter itu kan mencapai 9,2 juta kilo liter, 1 kilo liter = 1.000 liter, artinya sama dengan 9,2 miliar liter x subsidi dari negara sekitar Rp 3.500 per liter, berapa triliun yang bisa kita hemat, besar sekali," rincinya.
BBM Subsidi 20% Dicuri.
|
|
"Jadi 20% kuota BBM subsidi itu dicuri berdasarkan kajian dari para ahli-ahli perminyakan, itu ada yang diselundupkan ada yang masuk ke industri komersil yang seharusnya tidak boleh menggunakan BBM subsidi," ungkapnya.
Ia menambahkan, bila 20% BBM subsidi tersebut berhasil disumbat pencuriannya sehingga lebih tepat sasaran, maka penghematan yang di dapat akan sangat besar sekali.
"Jadi 20% dari 46 juta kilo liter itu kan mencapai 9,2 juta kilo liter, 1 kilo liter = 1.000 liter, artinya sama dengan 9,2 miliar liter x subsidi dari negara sekitar Rp 3.500 per liter, berapa triliun yang bisa kita hemat, besar sekali," rincinya.
Penjualan Indosat Hingga Kapal tangker Minyak Pertamina
|
|
Anggota Komisi XI DPR yang juga Tim Sukses pemenangan Jokowi-JK, Arif Budimanta mengungkapkan, Megawati saat itu terpaksa mengambil keputusan penjualan aset BUMN karena negara tidak punya uang lagi.
"Penjualan Indosat, kapal tanker Pertamina, dan lainnya itu kan dilakukan karena negara tidak punya uang lagi. Mau cari uang dari mana karena pada saat itu banyak perusahaan bangkrut dan tidak bayar pajak sehingga pendapatan negara sedikit," ujar Arif.
Arif menegaskan, keputusan tersebut tepat, karena negara akhirnya ada dana untuk menjalankan roda pemerintahan dan meningkatkan perekonomian Indonesia.
"Uang penjualan aset itu masuk ke APBN kok, tidak untuk pribadi apalagi dikorupsi, dana itu untuk pendidikan, gaji PNS, kesehatan, motor penggerak ekonomi. Justru pengorbanan itu manfaatnya dirasakan di pemerintahan SBY, ekonomi terus tumbuh," katanya.
Ia menegaskan kembali, bila Jokowi-JK menjadi presiden, Indonesia juga tidak akan mengulangi penjualan aset negara, karena hal tersebut tidak mungkin terjadi, melihat fondasi ekonomi Indonesia sudah sangat baik.
"Cadangan devisa kita waktu itu (zaman Megawati) di bawah US$ 20 miliar, sekarang sudah US$ 100 miliar, usaha nasional kita terus tumbuh, dulu pun kita mau pinjam uang (utang) tidak ada negara yang mau utangin, hanya ada IMF dengan berbagai persyarakat, terpaksa diambil namun di zaman Megawati juga IMF determinasi karena banyak maunya dan suka mengatur," tutupnya.
Penjualan Indosat Hingga Kapal tangker Minyak Pertamina
|
|
Anggota Komisi XI DPR yang juga Tim Sukses pemenangan Jokowi-JK, Arif Budimanta mengungkapkan, Megawati saat itu terpaksa mengambil keputusan penjualan aset BUMN karena negara tidak punya uang lagi.
"Penjualan Indosat, kapal tanker Pertamina, dan lainnya itu kan dilakukan karena negara tidak punya uang lagi. Mau cari uang dari mana karena pada saat itu banyak perusahaan bangkrut dan tidak bayar pajak sehingga pendapatan negara sedikit," ujar Arif.
Arif menegaskan, keputusan tersebut tepat, karena negara akhirnya ada dana untuk menjalankan roda pemerintahan dan meningkatkan perekonomian Indonesia.
"Uang penjualan aset itu masuk ke APBN kok, tidak untuk pribadi apalagi dikorupsi, dana itu untuk pendidikan, gaji PNS, kesehatan, motor penggerak ekonomi. Justru pengorbanan itu manfaatnya dirasakan di pemerintahan SBY, ekonomi terus tumbuh," katanya.
Ia menegaskan kembali, bila Jokowi-JK menjadi presiden, Indonesia juga tidak akan mengulangi penjualan aset negara, karena hal tersebut tidak mungkin terjadi, melihat fondasi ekonomi Indonesia sudah sangat baik.
"Cadangan devisa kita waktu itu (zaman Megawati) di bawah US$ 20 miliar, sekarang sudah US$ 100 miliar, usaha nasional kita terus tumbuh, dulu pun kita mau pinjam uang (utang) tidak ada negara yang mau utangin, hanya ada IMF dengan berbagai persyarakat, terpaksa diambil namun di zaman Megawati juga IMF determinasi karena banyak maunya dan suka mengatur," tutupnya.
Bengkaknya Anggaran Subsidi dan Gaji PNS Bukan Ancaman.
|
|
Tapi, bagi kubu calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Jokowi-JK, hal tersebut bukanlah bom waktu, tetapi lebih karena buruknya manajemen anggaran di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kami menganggap itu bukan bom waktu, bukan ancaman bagi APBN, tetapi warisan dari sebuah manajemen anggaran yang buruk dari pemerintahan SBY," ujar Tim Sukses Jokowi-JK Arif Budimanta, ditemui di Jokowi-JK Center, Setia Budi, Jakarta, Selasa (24/6/2014).
Arif mengungkapkan, peningkatan belanja pegawai yang dianggap besar tersebut sejatinya untuk meningkatkan pelayanan PNS kepada masyarakat.
"Di zaman SBY, kenaikan (gaji) ini besar tapi standar pelayanan minimum, stategi Jokowi-JK belanja pegawai walau besar tapi standar pelayanannya harus prima," kata Arif.
Ia mencontohkan, standar pelayanan prima yang harus ditunjukkan para PNS ini seperti dalam hal lebih cepatnya pembuatan KTP dan surat administrasi lainnya, cepatnya pembuatan izin dan lainnya.
"Itu lebih efektif dan masyarakat akan merasakan manfaatnya, jadi itu satu, bukan bom waktu, tapi lebih karena buruknya manajemen anggaran. PNS kita juga saat ini boros kertas, boros perjalanan dinas yang tidak penting, rapat yang seharusnya bisa di kantor malah di hotel atau di luar, sehingga tidak efektif," jelasnya.
Terkait anggaran subsidi BBM yang membengkak Rp 400 triliun lebih, bagi kubu Jokowi-JK, hal tersebut lebih karena pemerintah sendiri tidak melakukan upaya pengawasan dan penekanan konsumsi BBM yang maksimal.
Bengkaknya Anggaran Subsidi dan Gaji PNS Bukan Ancaman.
|
|
Tapi, bagi kubu calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Jokowi-JK, hal tersebut bukanlah bom waktu, tetapi lebih karena buruknya manajemen anggaran di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kami menganggap itu bukan bom waktu, bukan ancaman bagi APBN, tetapi warisan dari sebuah manajemen anggaran yang buruk dari pemerintahan SBY," ujar Tim Sukses Jokowi-JK Arif Budimanta, ditemui di Jokowi-JK Center, Setia Budi, Jakarta, Selasa (24/6/2014).
Arif mengungkapkan, peningkatan belanja pegawai yang dianggap besar tersebut sejatinya untuk meningkatkan pelayanan PNS kepada masyarakat.
"Di zaman SBY, kenaikan (gaji) ini besar tapi standar pelayanan minimum, stategi Jokowi-JK belanja pegawai walau besar tapi standar pelayanannya harus prima," kata Arif.
Ia mencontohkan, standar pelayanan prima yang harus ditunjukkan para PNS ini seperti dalam hal lebih cepatnya pembuatan KTP dan surat administrasi lainnya, cepatnya pembuatan izin dan lainnya.
"Itu lebih efektif dan masyarakat akan merasakan manfaatnya, jadi itu satu, bukan bom waktu, tapi lebih karena buruknya manajemen anggaran. PNS kita juga saat ini boros kertas, boros perjalanan dinas yang tidak penting, rapat yang seharusnya bisa di kantor malah di hotel atau di luar, sehingga tidak efektif," jelasnya.
Terkait anggaran subsidi BBM yang membengkak Rp 400 triliun lebih, bagi kubu Jokowi-JK, hal tersebut lebih karena pemerintah sendiri tidak melakukan upaya pengawasan dan penekanan konsumsi BBM yang maksimal.
Halaman 2 dari 10
