Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Prabowo dan Jokowi Dikritik

Jakarta - Kedua calon presiden (capres), Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi), menargetkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam visi misinya. Prabowo menargetkan bisa mencapai pertumbuhan ekonomi minimal 2 digit alias 10%, sementara Jokowi ingin pertumbuhan ekonomi bisa di atas 7% per tahun.

Hal ini ditanggapi oleh ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S Damanhuri. Menurutnya, Indonesia saat ini sudah terjebak dalam pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

"Dunia, termasuk Indonesia, terjebak oleh GDP (gross domestic product) oriented, dijebak untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya. Kedua capres juga begitu," kata Didin dalam acara Kajian Tengah Tahun Indef 2014 bertema 'Pembaruan Ekonomi atau Status Quo?' di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (26/6/2014).

Ketika pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas, lanjut Didin, kesejahteraan dan ketimpangan dinomorduakan. "Kalau pertumbuhan ekonomi jadi orientasi, maka umumnya akan gagal. Bukan gagal mencapai pertumbuhan yang ditargetkan, tapi kesejahteraan rakyat dan ketimpangan. Indonesia sejak 10 tahun telah mengalami ketimpangan," tegasnya.

Didin menjelaskan, negara-negara yang GDP oriented cenderung mengalami ketimpangan ekonomi yang cukup tinggi. Misalnya Amerika Serikat (AS), yang punya tingkat ketimpangan tinggi. Padahal AS merupakan negara maju.

"AS itu GDP oriented. Memang superpower tapi kemiskinan 18%, homeless 12%, ada 2 juta gelandangan akibat krisis. Dibanding negara maju lainnya, AS paling timpang," jelas Didin.

Sementara negara yang mengusung pertumbuhan ekonomi hanya sebagai indikator, tingkat kesejahteraannya justru lebih baik. "Seperti Eropa Utara dan Barat, ada sistem jaminan sosial, koperasi, model pengelolaan konflik yang damai. Swedia, misalnya, buruhnya paling sejahtera di dunia. Mereka menempatkan GDP sebagai indikator semata," papar Didin.

Oleh karena itu, menurut Didin, Prabowo maupun Jokowi perlu memperbarui perspektif ekonomi mereka. "Indonesia yang terjebak dalam GDP oriented perlu diperbarui, diperlukan revitalisasi terhadap UUD 1945. Harusnya ekonomi kita full pada employment, orientasi ini seperti dilakukan oleh Jepang," tandasnya.

(drk/hds)