Dalam kesempatan tersebut, Jokowi, panggilan sehari-hari Joko Widodo, mengemukakan sejumlah program untuk mengembangkan sektor perikanan. Mantan wali kota Solo itu berkomitmen akan membangun 100 sentra perikanan di berbagai wilayah. Dalam sentra tersebut juga akan dikembangkan industri pengolahan ikan, seperti pengalengan.
Tidak hanya itu, Jokowi juga akan menindak tegas pelaku menangkapan ikan ilegal (illegal fishing). Bahkan Jokowi sampai akan menggunakan pesawat tanpa awak (drone) untuk mengetahui lokasi-lokasi yang rawan illegal fishing dan kemudian melakukan tindakan tegas. Digebuk, itu istilah Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sutrisno Iwantono, Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), mengapresiasi program-program tersebut. "Pak Jokowi akan membangun sentra-sentra perikanan, itu langkah yang tepat. Di Jepang juga ada seperti itu, istilahnya shukichi," tuturnya saat berbincang dengan detikFinance, Kamis (26/6/2014).
Ketika ikan dijual mentah, lanjut pria yang akrab dipanggil Iwan ini, harganya tidak terlalu bagus. Namun saat diolah, harganya akan naik dan peminatnya bertambah.
"Ikan tidak bisa dijual fresh, harus ada nilai tambah. Kita harus mengembangkan industri pengolahan dan pengalengan," katanya.
Tidak hanya untuk pasar ekspor, tambah Iwan, ikan olahan juga sangat potensial di pasar dalam negeri. Ini seiring dengan perubahan pola hidup masyarakat yang semakin sibuk sehingga membutuhkan makanan cepat saji.
"Di dalam negeri, lifestyle sudah berubah. Makanan ready to cook, produk olahan, semakin tidak bisa terhindarkan. Untuk industri, ini akan sangat bagus," terangnya.
Upaya Jokowi memerangi illegal fishing juga diapresiasi oleh Iwan. "Memang harus tahu persis di mana lokasinya, supaya digebuknya jelas. Selama ini tidak ada perlindungan, ya susah," tegasnya.
Soal bank nelayan, Iwan juga mendukung. Menurutnya perlu ada jaminan atas sarana produksi perikanan.
(hds/hen)











































