.webp)
Ketua Asosiasi Perdagangan Daging Sapi DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengungkapkan, salah satu mafia di sektor ekonomi yakni mafia sapi/daging sapi memang pernah ada.
"Dulu mafia sapi ada, buktinya yang ditangkap KPK kemarin, pejabat yang menyalahgunakan wewenang terkait importasi sapi, perusahaan tertentu diberikan jatah kuota impor sapi lebih banyak karena ada suap," ungkap Sarman dihubungi detikFinance, Senin (30/6/2014).
Sarman mengatakan, namun saat ini mafia sapi impor sudah tidak ada lagi, karena pemerintah telah menghapuskan atau membebaskan importasi daging sapi/sapi alias tanpa kuota impor.
"Sekarangkan bebas, tidak ada dibatas-batasi, jadi nggak ada permainan, jadi sekarang itu mafia sapi sudah tidak ada lagi dan memang bagusnya seperti itu," ucapnya.
Sarman membantah, soal masih mahalnya harga daging sapi saat ini rata-rata di atas Rp 90.000 per Kg dikaitkan karena ada mafia sapi.
"Daging sapi mahal itu yang lokal bukan yang impor, karena daging impor itu hanya Rp 80.000 per Kg, saat ini yang sampai di atas Rp 100.000 per Kg itu kan daging lokal, pasokannya sedikit sementara permintaanya lebih banyak dan orang Indonesia juga tidak terbiasa makan daging sapi impor yang beku, orang kita suka daging segar," katanya.
"Dulu juga industri, hotel dan restoran juga kekurangan pasokan daging sapi impor makanya berburu daging sapi lokal juga, makanya sempat melonjak harga daging, sekarang kan tidak, industri kita tercukupi dari suplai daging impor," tutupnya.
Saat debat semalam, Cawapres JK melontarkan pertanyaan soal ungkapan Capres Prabowo Subianto soal kebocoran pendapatan negara Rp 1.000 triliun atau Rp 3 triliun per hari.
"Dari mana kebocoran tersebut? Apakah kebocoran tersebut dikarenakan masih adanya mafia minyak, mafia daging sapi, mafia bibit (benih), atau mafia gula, yang tercermin di penanganan KPK dan Kejaksaan? bagaimana anda (Hatta) menyelesaikannya jika diberi amanat?" tanya JK kepada Hatta dalam sesi debat Cawapres Hatta-JK, seperti dikutip, Senin (29/6/2014).
Menanggapi hal tersebut, Hatta Rajasa menegaskan, apa yang dimaksud dengan kebocoran tersebut, bukanlah berasal dari APBN, karena tidak mungkin APBN yang jumlahnya Rp 1.800 triliun, kebocorannya Rp 1.000 triliun.
"Yang dimaksud Capres Prabowo Subianto, kebocoran tersebut adalah potential lost yang bisa terjadi dalam perekonomian kita. Saya beri contoh, misalkan apabila kita hanya pandai menjual bahan mentah saja, maka kita tidak mendapatkan value added sama sekali, atau kita tidak menjaga SDA kita dengan baik sehingga dicuri, atau misalkan kita menjual gas atau batubara yang harga marketnya terlalu murah, dan kita tidak bisa melakukan renegosiasi, maka ini adalah potential lost," jelas Hatta yang juga mantan Menko Perekonomian ini.
(rrd/dnl)
