Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah Agar Industri Olahan Cabai Berkembang

Jakarta - Pemerintah berencana membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% bagi industri kecil pengeringan cabai di dalam negeri. Rencana kebijakan ini untuk mengembangkan industri olehan cabai di dalam negeri demi menekan fluktuasi harga cabai yang kerap terjadi.

Ketua Bidang Hortikultura Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Benny Kusbini mengungkapkan pengurangan pajak saja tidak cukup untuk mengembangkan industri cabai di dalam negeri khususnya di tingkat petani. Butuh bantuan teknis dan permodalan untuk para petani.

"Cara ini belum begitu efektif. Petani cabai pasti masih akan hitung-hitungan," kata Benny kepada detikFinance, Jumat (4/07/2014).

Menurut Benny, pemerintah harus lebih dahulu menyiapkan perangkat atau infrastruktur pendukung industri pengeringan cabai di tingkat petani. Salah satu disediakan bantuan permodalan membeli mesin pengering serta gudang yang dilengkapi lemari berpendingin atau diberikan secara gratis.

"Petani harus dibantu baik itu disediakan mesin pengeringan kemudian lemari berpendingin. Lalu jangan lupa sistem rantai pasok harus dibuat. Jadi sistem seperti ini yang kita kurang pahami," tuturnya.

Setelah mesin-mesin tersebut disediakan, lalu pemerintah menghapus pajak maka otomatis akan merangsang petani. Polanya cabai-cabai yang dipanen petani dikumpulkan ke dalam gudang yang dilengkapi lemari berpendingin. Lalu disimpan dan dikeluarkan sesuai kebutuhan kemudian dikeringkan oleh para petani.

"Dengan cara itu fluktuasi harga cabai bisa ditekan, petani diuntungkan dan industri pengeringan cabai di dalam negeri berkembang," katanya.

Selama ini setiap ada panen raya, harga cabai petani anjlok karena kelebihan pasokan, bahkan banyak cabai busuk tak terjual. Namun di sisi lain ketika tak ada panen, harga cabai justru melonjak karena kekurangan pasok. Sehingga adanya industri olahan termasuk pengeringan cabai diharapkan bisa mengatasi masalah yang sudah terulang setiap tahun.

(wij/hen)