Kepala BPS: Demonstrasi dengan Kekerasan Hambat Investasi

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2013. Sejumlah indikator demokrasi terkait dengan perekonomian, seperti minat investasi.

Suryamin, Kepala BPS, mengatakan investor dan pengusaha melihat perkembangan yang terkait demokrasi di Indonesia seperti demonstrasi yang disertai kekerasan. "Indeks demokrasi menentukan keadaan di Tanah Air. Jumlah demo merusak, tentunya akan berpengaruh investor ke kita," katanya saat jumpa pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Jumat (4/7/2014).

Suryamin menunjuk salah satu indikator di dalam IDI, yakni demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan. Indikator ini pada tahun 2013 memiliki nilai 18,71 atau turun dari periode sebelumnya.

Artinya demonstrasi di Indonesia menunjukkan nilai buruk karena berada di bawah angka 60. "Demonstrasi bisa menakutkan dan menghambat untuk dunia usaha. Kalau di satu jalan blokir, pabrik bisa tutup. Kalau tutup 1 hari, bisa stop output dan pengaruhi PDB semua sektor. Apalagi kalau itu terjadi di kawasan industri," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Suryamin menyoroti indikator dalam penyusunan indeks demokrasi. Pada IDI tahun 2013, sebanyak 6 indikator dari 28 indikator IDI dalam kondisi kronis artinya perlu memperoleh perhatian serius dari pemerintah dan semua lapisan masyarakat.

Indikator yang harus menjadi perhantian antara lain: terkait ancaman/penggunaan kekerasaan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat (nilai 47,27), kualitas Daftar Pemilih Tetap/DPT (nilai 30), demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan (nilai 18,71), alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan (46,62), perda yang merupakan inisiatif DPRD (nilai 20,60), dan rekomendasi DPRD kepada eksekutif (nilai 7,36).

"Kami nilai 0-60 dikatakan buruk, 60-80 kita katakan sedang, 80-100 kita katakan baik," kata Suryamin.

(feb/hds)