Ini Hasil Rapat Koordinasi Pemerintah dan BI

Jakarta - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) telah menyelesaikan rapat koordinasi yang membahas situasi perekonomian terkini. Rapat dimulai sekitar pukul 09.30 WIB dan selesai pukul 11.55 WIB.

Rapat ini dihadiri Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Gubernur BI Agus Martowardojo, dan Menteri Keuangan Chatib Basri. Apa saja hasilnya?

Agus mengatakan, pemerintah dan BI sepakat untuk memelihara stabilitas ekonomi. Langkah yang ditempuh adalah dengan menyasar target inflasi jangka menengah 4% plus minus 1 pada 2016-2017 dan 3,5% plus minus 1 pada 2018.

"Sebagaimana yang lazim dilakukan, kita menciptakan ada roundtable meeting antara BI dan pemerintah terkait tujuan pembangunan ekonomi Indonesia. Di dalam rakor ini, kami sepakat memelihara stabilitas ekonomi dan menjaga pasar. Yakin ekonomi menuju kondisi yang lebih sehat," papar Agus usai rapat koordinasi di Gedung BI, Jakarta, Jumat (4/7/2014).

Selain soal inflasi, Agus juga menyebutkan pemerintah akan menjaga fiskal tetap sehat. Kemudian BI dan pemerintah akan berupaya memantau perkembangan utang luar negeri, terutama di sektor swasta.

"APBN-P 2014 akan dijaga agar fiskal berkesinambungan. Lalu membahas utang luar negeri Indonesia agar dapat produktif dan terjaga baik dari jumlah dan kondisi yang sehat," katanya.

Chairul Tanjung (CT), menyebutkan pemerintah perlu menyamakan persepsi dengan BI terkait target-target ekonomi yang telah disampaikan. BI bertugas menjaga nilai tukar rupiah, inflasi, dan moneter, sementara pemerintah terkait masalah fiskal dan sektor riil.

"Hari ini kita melakukan rakor berupa policy dialogue roundtable untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan BI. Ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, oleh karenanya lakukan koordinasi," katanya.

Chatib menambahkan, pihaknya akan menjaga anggaran negara tetap sehat meski terjadi tekanan karena subsidi bahan bakar minyak (BBM). "Pressure subsidi BBM harus disikapi hati-hati ke depan supaya defisit bisa terjaga. Begitupula dengan inflasi, 1,99% year to date adalah yang terendah di tiga tahun terakhir ini," jelas dia.

Pada akhir semester I, lanjut Chatib, pemerintah menargetkan defisit anggaran di kisaran 0,66% dari produk domestik bruto (PDB). "Defisit transaksi berjalan di kuartal III dan IV bisa lebih rendah," ujarnya.

Chatib mengatakan, pemerintah juga akan memperoleh pendapatan negara tambahan dari gas karena Menteri ESDM sudah berhasil menaikkan harga gas Fujian. "Jadi ada tambahan revenue dari gas sampai 2034 senilai Rp 250 triliun," ungkapnya.

(drk/hds)