Tambang Emas Newmont Menggugat, CT: Semua Investor Harus Tunduk Aturan

Jakarta - Pemerintah tidak akan mundur dari kebijakan larangan ekspor mineral mentah, sesuai dengan undang-undang Mineral dan Batu Bara (Minerba). Meskipun PT Newmont Nusa Tenggara menggugat pemerintah lewat arbitrase internasional.

Menko Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, pelaksanaan UU Minerba terkait larangan ekspor mineral mentah mulai Januari 2014 ini, dilakukan untuk memberikan kepastian bagi investor, khususnya di sektor hilir pertambangan.

"Kita justru ingin melindungi investor, pemerintah Indonesia akan melindungi siapa pun investornya mau itu asing atau dalam negeri. Tetapi semua investor harus tunduk pada peraturan pemerintah Indonesia," tutur pria yang akrab disapa CT di kantor Bank Indonesia, Jalan Thamrin, Jakarta, Jumat (4/7/2014).

CT mengatakan, larangan ekspor mineral mentah merupakan perintah UU yang harus dipatuhi. "Presiden saja langgar undang-undang ditangkap," ujar CT.

Terkait dengan perundingan renegosiasi kontrak antara pemerintah dengan Newmont dan Freeport, CT mengatakan, perundingan terus berjalan meskipun saat ini Newmont menggugat ke arbitrase.

Kemarin, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, Freeport baru akan setuju menaikkan royalti emas dari 1% menjadi 3,75% bila kontraknya diperpanjang, menjadi sampai 2041. Menanggapi ini, CT menegaskan lagi, pemerintah baru bisa menentukan perpanjangan kontrak paling cepat 3 tahun sebelum kontrak Freeport di Papua berakhir, yaitu pada 2021.

"Memang pemerintah tidak bisa memberikan perpanjangan kontrak Freeport, tidak bisa karena itu melanggar undang-undang, presiden pun kalau langgar undang-undang ditangkap, ini sudah undang-undang," jelas CT.

"Saya tetap yakin Freeport dan Newmont akan mencapai kesepakatan tetutama membangun smelter. Dan saya yakin mereka segera setuju," ujar CT.

CT mengakui hasil perundingan dengan Freeport Indonesia sangat penting, karena jika Freeport sudah selesai dan sepakat dengan pemerintah, maka akan berdampak pada perusahaan mineral tambang yang lainnya yang harus dilakukan renegosiasi kontrak.

"Freeport ini penting, karena kalau selesai, Newmont pasti akan selesai juga, dan yang lainnya juga pasti ngikut," kata CT.

CT mengharapkan, agar perusahaan mineral tambang yang beroperasi di Indonesia, lebih mengutamakan perundingan daripada membawa ke meja arbitrase.

"Lebih baik melakukan komunikasi yang baik, untuk menemukan solusi. Jadi saat ini kita masih berunding dan saya yakin akan segera mencapai kesepakatan," tutupnya.

(dnl/hds)